6.305 Data Penerima Bansos PSBB Tidak Tervalidasi
infopriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ada sekitar 6.305 data Kepala Keluarga penerima bantuan sosial PSBB di Kota Tasikmalaya tidak tervalidasi di Kantor Pos Kota Tasikmalaya.
Seluruh jumlah penerima bantuan sebanyak 17.590 KK, yang tervalidasi oleh pihak kantor pos Kota Tasikmalaya hanya 11.286 atau ada selisih sebanyak lebih dari 6000 KK.
Walikota Tasikmalaya Budi Budiman meminta kepada pihak Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Tasikmalaya termasuk para camat dan lurah agar segera melengkapinya. Khususnya terkait NIK yang ada di KTP.
“Adanya data yang tidak valid saya sudah mendapat laporan dari pihak kantor pos. Untuk itu saya minta dalam tiga hari kedepan data tersebut segera diperbaiki,” tegasnya.
Budi, mengatakan akan meminta keterangan dari pihak RT atau RW untuk membenarkan apakah penerima bantuan tersebut memang ada atau tidak tervalidasi.
“Sesuai atau tidak, sehingga masalah kesalahan administrasi tidak menghambat pendistribusian bantuan,” kata Budi.
” Hanya saja administrasi harus tetap diperbaiki
“Walaupun butuh waktu, administrasi harus diperbaiki. Karena itu kaitannya dengan pertangungjawaban,” ujarnya.
Louncing peluncuran bantuan sosial PSBB Kota Tasikmalaya dihadiri Kepala Kantor Pos Kota Tasikmalaya Akbar Anugra Adipasa. Bertempat di kantor Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Senin, (11/5/2020).
“Ketika Kantor Pos melakukan validasi dengan mencocokan data yang dari Dinas Kota Tasikmalaya dengan data di kementrian dalam negri, ternyata ada sejumlah data yang invalid. Khusunya menyangkut NIK di e-KTP yang tidak sesuai,” kata Akbar.
“Semua no e-KTP itu seharusnya 16 digit, tapi ini ada yang lebih. Bahkan ada yang kurang termasuk ada yang no NIK nya hanya lima digit,” paparnya.
“Karena hal itu kami tidak bisa memasukan data yang invalid tersebut ke data yang ada di kantor pos,” jelasnya.
“Sehingga dipastikan ada KK yang penyaluran bantuannya tertunda,” tambahnya.
“Ini demi keamanan, kita tidak bisa menyalurkan bantuan jika datanya tidak lengkap, terangnnya.
“Karena kelengkapan data untuk pertangungjawaban nanti dalam laporan akhir,” katanya.
Pihaknya akan segera melakukan rapat konsolidasi dengan para Camat dan Lurah termasuk dengan Dinas sosial. Guna melakukan penyempurnaan data.
“Semoga data tersebut bisa terselesaikan. Sehingga tidak ada lagi selisih data penerima bansos dari pemerintah dengan data yang ada di kantor pos,” pungkasnya. (Aa Fauzy/IP)
