Hasanudin: Kasus Anggaran Kemiskinan Ekstrem di Garut Belum Ditangani KPK
infopriangan.com. BERITA GARUT. Direktur Pusat Studi dan Informasi Pembangunan (PSIP), Hasanudin menyoroti kasus temuan KPK, dalam Anggaran Belanja Kemiskinan Kabupaten Garut, sebesar Rp 799 Miliar lebih.
Anggaran tersebut jelas Hasanudin calon anggota DPR RI, tidak berkorelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu jelas Hasanudin, masih banyak kasus lain yang ditemukan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.
Diantaranya, alokasi untuk anggaran belanja jasa, honorarium, belanja alat kantor, perjalanan dinas, makan dan minum. Bahkan ada anggaran dinas ke luar negeri sebesar Rp. 784.305.000.
Sontak, temuan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu ramai diperbincangkan dan viral diberitakan di media online nasional dan daerah.
Terkait hal ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan memberikan penjelasan dan klarifikasi. Bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan keterbukaan anggaran dengan menginput data APBD 2023 ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dimana anggaran penagggulangan kemiskinan di Garut itu ada anggaran dari berbagai dinas. Anggarannya Rp. 760 Miliar lebih.
Bupati Garut membenarkan jika dalam anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem, pihaknya tidak mengalokasikan dana bantuan langsung pada individu, dengan pertimbangan warga yang masuk kategori miskin ekstrem sudah dapat bantuan pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil untuk menghindari duplikasi data dan anggaran.
Ada bantuan tunai, tetapi itu hanya untuk petani tembakau yang anggarannya berasal dari DBACT melalui Dinas Sosial.
Bupati Garut, berterimakasih kepada KPK terhadap temuan tersebut dan bisa mensupervisi penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
Menurut Hasanudin, perjalanan dinas pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke luar negeri bukanlah hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya juga terjadi, termasuk perjalanan keluar daerah, baik untuk kunjungan kerja, study banding, dan sebagainya yang sumber anggarannya berasal dari APBD. Kasus itu sempat vitalitas dan sempat dipersoalkan, namun tidak seramai saat ini, karena temuan sekarang blrsumber dari KPK,
BACA JUGA: Desa Mekarmukti Distribusikan Air Bersih
Tentu saja publik mempersepsikan akan ada perhatian dan langkah serius dengan kasus tersebut dari pihak KPK.
Menurut Hasanudin, meskipun sebentar lagi Bupati dan Wakil Bupati Garut akan segera berakhir, dan tentu saja tidak akan dapat menyelesaikan hal tersebut. Namun bupati-Wakil Bupati Garut dapat membuat kebijakan yang terfokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini, sebagai bahan bagi pelaksana tugas (Plt) Bupati-Wakil Bupati yang akan datang. (Yayat R/IP)
