Ribuan Warga Pangandaran Minta Pinjaman Rp. 350 Juta Dilanjutkan
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Pangandaran mendatangi dan melakukan aksi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aksinya itu mereka menyerukan agar pinjaman sebesar Rp. 350 juta dilanjutkan.
Dalam aksi tersebut masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran menyerukan yel – yel lanjutkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.
Salah seorang peserta aksi, Iwan M Ridwan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemda Pangandaran yang telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi di Pangandaran.
Iwan mengungkapkan, bahwa beredar isu setiap penduduk di Kabupaten Pangandaran harus membayar Rp750.000.000 per orangnya, itu informasi yang menyesatkan.
“Itu Hoax, warga Pangandaran jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Iwan juga mengajak warga agar tidak mudah terkena hoax dan potongan video yang tidak lengkap terkait Pangandaran. Rabu, (13/12/2023).
“Kita lihat bersama, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan gratis sangat dinikmati masyarakat saat ini,” kata Iwan.
Berdasarkan pantauan infopiangan.com masa aksi berkumpul di alun-alun Parigi Pangandaran mereka berteriak untuk melanjutkan pinjaman daerah dengan pola portofolio tersebut.
Pernyataan sikap itu dilakukan secara bergantian oleh masing-masing perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir.
Lanjut Iwan, Pangandaran punya Pangandaran Hebat (gratis biaya pendidikan 12 tahun), dengan tujuan akes pendidikan mudah dan bermutu. Selain itu ada pendidikan karakter (Ajengan Masuk Sekolah dan Pangandaran Mengaji) akan berjalan kembali.
BACA JUGA: Ratusan Warga Di Garut Berunjuk Rasa Tuntut Galian C Ditutup
“Program UHC terjaga dan terjamin (Jaminan kesehatan), Program penguatan desa bisa berjalan dengan baik seperti pembangunan
insfrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, instensif RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Pembiayaan tenaga penunjang Pemerintah Daerah (tenaga Non PNS/honorer) bisa berjalan normal. Termasuk Program penambahan SDM yang diperlukan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan seperti rekrutmen PNS, dan tenaga P3K,” jelas Iwan. (QMP/IP)
