Penetapan Jabodetabekjur, Apa Untungnya Untuk Penduduk Cianjur?
infopriangan.com, Telisik Opini
Di tengah kesulitan setiap penduduk, harga kebutuhan yang kian melangit, seolah bernafas saja tak sanggup, raga ini dibentuk hanya untuk menyambung hidup. Akan selalu ada kebijakan yang baru dari para petinggi negeri, masuknya Cianjur dalam kawasan ibu kota.
Beberapa elemen masyarakat menjadikan guyonan, bahwa kami akan jadi orang metropolitan, disandingakan dengan ala-ala anak jaksel seloroh anak millenial. Tetapi apa untungnya untuk kami? Jika yang harus menanggung beban APBN dari rakyat juga melalui pajak. Maka kemiskinan dan penderitaan akan dijalani sampai akhir hayat.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menyambut baik melalui Bupati Herman Suherman mengenai keputusan masuknya wilayah tersebut ke dalam kawasan aglomerasi sesuai dengan draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan. Pasal 51 draft RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyebutkan pembangunan akan disinkronkan dengan kawasan aglomerasi yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur atau disebut Jabodetabekjur.
Catchment area atau daerah tangkapan air adalah keuntungan yang didapat Cianjur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bukan hanya itu sektor industri pun akan meningkat. Sudah ada beberapa industri kecil dari DKI Jakarta yang pindah ke Cianjur untuk pengembangan usahanya, dan pemda sudah menyiapkan lokasi pengembangannya di Kecamatan Mande dan Cikalongkulon.
Selain itu dalam bidang ketahanan pangan adalah jenis keuntungan yang dijanjikan. Sejak beberapa bulan lalu kebutuhan lokal telah terpenuhi dari dalam Cianjur dan menjadi penyumbang stok pangan Jawa Barat, ke depan mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuahan pangan penduduk Jakarta secara lebih luas. Sejak dulu Cianjur sering mendapat bantuan hibah bermacam-macam dari Jakarta karena menjadi penyangga resapan air khususnya wilayah utara Cianjur : Cipanas, Pacet, Sukaresmi.
Aglomerasi dan dampak turunannya
Aglomerasi dalam lietratur geografi adalah salah konsep yang digunakan untuk menggambarkan fenomena perkotaan di dunia. Ini merujuk pada kumpulan pemukiman atau wilayah perkotaan yang terbentuk karena adanya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Aglomerasi menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menjadi daya tarik bagi penduduk, baik dari segi fasilitas kerja maupun layanan publik yang tersedia. Aglomerasi adalah salah satu konsep penting dalam bidang geografi ekonomi dan menjadi opsi menjanjikan untuk ide pembangunan berkelanjutan. Karena istilah ini mengacu pada kumpulan berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu.
Aglomerasi biasanya terjadi di perkotaan dengan padatnya penduduk. Kemudian melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Bahasa lain dari geografi ekonomi adalah terciptanya efisiensi ekonomi. Yang tergambar perusahaan-perusahaan berada dalam jarak yang relatif dekat satu sama lain, menjadi alasan mudahnya pertukaran barang dan jasa antar perusahaan, sehingga mengurangi biaya transportasi dan logistik. Selain itu, memungkinkan adanya pertukaran tenaga kerja antar perusahaan, sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas.
Realitanya juga harus kita terima, ada kota yang dibesarkan, pasti resiko buruk mengikuti. Kemacetan lalu lintas, polusi udara, kepadatan penduduk, gaya hidup tinggi, angka kejahatan, kesenjangan sosial dan ekonomi di antar wilayah. Kesenjangan pada daerah maju dan kurang berkembang akan terlihat akibat konsentrasi wilayah menyebabkan distribusi dalam akses publik juga akan berbeda. Banyaknya pabrik juga hanya menempatkan karyawan sebagai ‘buruh’ bukan tenaga ahli, yang gajinya bisa dibilang rendah.
Fakta paling parah di negara kita adalah korupsi. Masalah lainnya dari pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah bertumpu pada utang. Periode 2020-2024, Pemerintah merancang utang dari pinjaman luar negeri sebesar US$25,36 miliar dalam kurun waktu empat tahun. Ini ada dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di situs resmi. Infrastruktur dalam Islam.
Munculnya pemindahan ibu kota dan rencana penyatuan wilayah tentunya harus dibangun dari aspek fisik dan spiritual, dua komponen yang membuat masyarakat muslim mampu memahami bahwa tempat yang didiami, fasilitas umum yang dinikmati hakikatnya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu harus ada dana untuk membangunnya yang tidak dilimpahkan kepada swasta, harus dari pos negara agar bisa tetap berdiri menjadi negara independen tanpa dikuasai pihak manapun.
Dalam Islam, pembangunan infrastruktur adalah murni sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Penerapannya sudah dicontohkan oleh para khalifah yang memimpin negara dengan sistem Islam Kaaffah. Khalifah Umar bin al-Khaththab membangun infrastruktur dengan tujuan murni pelayanan publik bukan berdasar keuntungan pribadi atau lembaga. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan. Sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air, agar semua masyarakat bisa mengakses air gratis. Yang paling dikenal adalah proyek penggalian teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah. Khalifah Umar ra. meminta ‘Amr bin ‘Ash ra. memperbaiki Laut Qalzum (Laut Merah) pada saat itu sehingga harga makanan di Madinah sama dengan harganya di Mesir.
Masa Khalifah Abu Ja’far al-Manshur, membangun pusat pemerintahan baru di Baghdad yang dijuluki kota seribu satu malam melambangkan kehebatan pada masa keemasan pemimpin dunia Islam. “Beliau mengumpulkan para insinyur, arsitek, dan orang-orang yang dianggap memiliki pemikiran (ahl ar-ra’yi) untuk dimintai pendapatnya.
Dalam catatan sejarah yang dicatut sejarawan, tidak pernah menemukan proyek-proyek ambisius pada zamannya itu yang didanai di atas tumpukan utang negara. Semua perhitungan yang presisi pada pemasukan negara yang dipergunakan dengan sangat baik dan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pelayanan publik.
Kemudian untuk filosopi awal, pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam juga harus memenuhi beberapa hal supaya tidak memberatkan negara dan rakyat ke depannya. Ini dibagi menjadi dua jenis: (1) Infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh publik yang jika ditunda akan menimbulkan bahaya atau bahaya bagi publik; (2) Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya untuk direalisasikan.
Untuk kategori kedua, infrastruktur tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana. Dilarang keras membangun dengan jalan utang dan pajak. Jadi hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi. Infrastruktur kategori yang pertama, tanpa melihat ada atau tidak dana APBN atau Baitul Mal, harus tetap dibangun karena mendesak. Jika dana APBN/Baitul Mal wajib dikeluarkan dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi lagi, maka negara bisa memungut pajak (dharibah) dari publik atau warganya. Jika waktu pemungutan dharibah memerlukan waktu yang agak lama, di satu sisi infrastruktur harus dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain, yaitu warga negaranya.
BACA JUGA: Aurora Raih Juara Umum Top Model Hunt Se Jabar
Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharibah atau pajak yang dikumpulkan masyarakat setelahnya. Batasannya jelas dan baku, pinjamaan ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman. Sehingga pembangunan yang merata dan sumber pembiayaannya yang adil di seluruh negeri Islam. Romantisme sejarah atas keteladanan individual seorang pemimpin yang layak dijadikan contoh dalam penerapan sistem Islam oleh negara, termasuk dalam kebijakan-kebijakan ekonomi.
Jadi rencana menjadikan Cianjur sebagai daerah penopang metropolitan, sarat dengan kepentingan segelintir pihak semata yang menjadikan keuntungan materi yang diutamakan bukan kenyamanan dan keamanan penduduk. Tanpa bertanya dulu apa sebenarnya yang diinginkan rakyat ditengah gencarnya pembangunan. Wallahu A’lam. (Ina Agustini)
