Penataan Tata Ruang Kunci Pembangunan Berkelanjutan
infopriangan.com, ADVERTORIAL. Tata ruang yang tertata dengan baik menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menciptakan solusi dalam pengelolaan ruang agar lebih efektif dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Langkah ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang yang digelar di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025). Acara ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya juga turut hadir dalam pembahasan ini.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN menyoroti permasalahan kepemilikan tanah di sempadan sungai yang selama ini kerap menjadi sumber konflik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) bagi kawasan tersebut, sehingga statusnya menjadi lebih jelas dan dapat dikelola dengan lebih baik.
Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa tanah di sepanjang sempadan sungai akan ditetapkan sebagai tanah negara. Dengan kebijakan ini, pengelolaan lahan tersebut nantinya akan berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah berharap langkah ini mampu mencegah potensi sengketa serta mendukung kelestarian lingkungan.
Selain itu, skema ini juga diharapkan mempercepat proses normalisasi sungai, terutama di wilayah yang terdampak banjir akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dengan kepemilikan yang lebih jelas, upaya pelebaran dan pemeliharaan sungai dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala administratif.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi menegaskan pentingnya percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya memperbaiki tata kelola wilayah. Menurutnya, masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam menyusun RDTR, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.
Ia menilai bahwa penataan tata ruang yang baik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sektor investasi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, para investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat. Selain itu, daerah dengan tata ruang yang tertata rapi akan lebih tahan terhadap ancaman bencana dan berbagai permasalahan sosial lainnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar rencana ini dapat berjalan efektif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Selain membahas penataan sempadan sungai, rakor ini juga menyinggung soal pengelolaan kawasan pegunungan yang saat ini banyak dikuasai oleh pengembang. Gubernur mengungkapkan bahwa banyak lahan di daerah pegunungan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi justru berubah fungsi menjadi area komersial. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan ekosistem serta meningkatkan risiko bencana alam.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akan membahas lebih lanjut solusi yang tepat dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian PUPR pekan depan. Diharapkan, keputusan yang diambil nantinya dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik langkah yang diambil pemerintah dalam penataan tata ruang. Ia menilai bahwa kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam mengelola lahan serta mendukung program pembangunan di Ciamis.
BACA JUGA: Dian Ramdani Abdikan Diri untuk Anak Yatim Piatu
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang benar-benar berjalan di lapangan. Ia berharap, dengan adanya aturan yang lebih jelas, berbagai permasalahan terkait kepemilikan lahan dan tata ruang di daerah dapat terselesaikan dengan lebih cepat.
Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong perbaikan tata ruang di Jawa Barat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik guna menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (ADV/infooriangan.com)
