Pengawasan Keuangan Diperkuat, Bupati Ciamis Hadir
infopriangan.com, ADVERTORIAL. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu langkah nyata terlihat dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada Kamis (13/3/2025) di Bandung.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, hadir dalam acara tersebut bersama sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan keuangan daerah agar semakin efektif dan profesional.
Jabatan Kepala BPK Jabar yang sebelumnya dipegang oleh Widhi Widayat kini resmi beralih kepada Eydu Oktain Panjaitan. Pergantian ini diharapkan membawa angin segar dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama, mengingat banyak kepala daerah yang tidak memiliki latar belakang birokrasi yang kuat. Peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran digunakan secara efektif, bukan hanya untuk memenuhi belanja birokrasi, tetapi juga untuk mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Gubernur juga menyoroti pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik. Banyak program pembangunan yang memiliki risiko tinggi, namun bukan berarti harus dihindari. Sebaliknya, dengan dukungan regulasi yang jelas, kebijakan yang berani justru dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, masih banyak birokrat yang cenderung memilih kebijakan aman agar tidak menjadi sorotan publik. Padahal, keberanian dalam melaksanakan program yang berdampak luas sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pengelolaan irigasi harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
Selain masalah pengelolaan anggaran, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menilai bahwa digitalisasi sistem rekrutmen tenaga kerja dapat menjadi solusi dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi dari tingkat desa hingga provinsi, perusahaan diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia menilai bahwa sistem ketenagakerjaan yang transparan dan berbasis teknologi akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan dunia industri. Pemerintah daerah pun didorong untuk lebih aktif dalam menyediakan fasilitas yang mendukung program digitalisasi ketenagakerjaan ini.
BACA JUGA; Polres Banjar Bagikan Takjil Ramadan untuk Warga
Serah terima jabatan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga menandai komitmen kuat dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Bupati Ciamis menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPK harus terus diperkuat agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan ketat dari BPK, diharapkan tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Pergantian kepemimpinan di BPK Jabar ini menjadi momen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah daerah, bersama dengan BPK dan instansi terkait lainnya, dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Adv/infopriangan.com)