FPKPP Gelar Audiensi Bersama Dinkes Kabupaten Ciamis
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Forum Pengawas Kinerja Pelayanan Publik (FPKPP) Kabupaten Ciamis menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ciamis pada Kamis (19/06/2025) di Aula Dinas Kesehatan. Audiensi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan kritik terkait pelayanan kesehatan di daerah.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Koordinator FPKPP, Ganesha Henukh. Dalam paparannya, Ganesha menyampaikan sejumlah persoalan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, mulai dari akses pelayanan yang belum merata, proses rujukan yang lambat, hingga sikap petugas kesehatan yang dinilai kurang ramah.
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menyampaikan masukan agar pelayanan kesehatan di Ciamis lebih baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Ganesha.
Salah satu sorotan utama dalam audiensi ini adalah keterlambatan proses rujukan dari puskesmas ke RSUD. Menurut Ganesha, hal ini sering kali membuat pasien, terutama dari kalangan kurang mampu, mengalami keterlambatan penanganan medis.
“Pasien kerap terhambat karena proses rujukan tidak cepat. Bahkan ada yang harus menunggu terlalu lama karena persoalan administrasi,” ungkapnya.
Ganesha juga menekankan pentingnya pelayanan yang humanis dari petugas kesehatan.
“Pasien datang dalam kondisi tidak sehat, jadi mereka sangat membutuhkan empati. Jangan sampai ada petugas yang jutek, apalagi membentak,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Ciamis, Anton Apriantono menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan FPKPP. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi internal.
“Kami sangat menghargai audiensi ini. Kritik dari FPKPP adalah cermin bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Anton.
Ganesha mengakui bahwa pihaknya juga telah menerima banyak keluhan serupa dari masyarakat, terutama terkait pelayanan yang belum sepenuhnya responsif dan berkeadilan.
“Beberapa laporan memang menunjukkan masih ada petugas yang tidak sesuai standar dalam melayani. Ini akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Anton juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam kondisi darurat maupun non-darurat. Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam pelayanan.
“Tidak boleh ada pasien yang terabaikan hanya karena kelalaian sistem atau sikap petugas. Kami akan mengingatkan seluruh fasilitas layanan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” katanya.
Masalah lain yang turut dibahas adalah gangguan administrasi kepesertaan BPJS. Beberapa warga mengeluhkan status BPJS mereka yang tiba-tiba menjadi tidak aktif saat akan menggunakan layanan kesehatan.
BACA JUGA: Ciamis Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI
“Koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, dan BPJS harus ditingkatkan agar tidak merugikan masyarakat,” ujar salah satu peserta audiensi.
Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan berjanji akan meningkatkan komunikasi dan pembinaan, khususnya kepada petugas puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan.
“Ke depan, kami akan rutin mengadakan pembinaan, minimal sebulan sekali, agar kualitas pelayanan semakin baik,” tutup Anton. (Eddy, infopriangan.com)