Percepat RDTR, Menteri Nusron Ajak Daerah Bersinergi
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sulawesi. Dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025), ia mengajak seluruh kepala daerah untuk turut serta berbagi tanggung jawab.
RDTR dipandang sebagai instrumen vital dalam pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Saat ini, dari kebutuhan 2.000 dokumen RDTR secara nasional, baru 695 yang berhasil disusun. Di Pulau Sulawesi sendiri, dari target 451 dokumen, masih terdapat kekurangan 361 dokumen.
“Kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR,” ujar Menteri Nusron dengan tegas. Jumat, (11/07/2025).
Nusron mengusulkan skema pembagian tanggung jawab secara proporsional: sepertiga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga oleh pemerintah provinsi, dan sepertiga oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun karena secara regulasi pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan menyusun RDTR, Nusron menyarankan mekanisme hibah anggaran dari provinsi kepada kabupaten/kota agar dasar hukum pelaksanaannya jelas.
“Karena pemerintah provinsi tidak boleh menyusun RDTR, maka nanti kami usulkan mekanismenya adalah hibah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, supaya legal standing-nya jelas,” kata Nusron menjelaskan.
Secara rinci, kekurangan dokumen RDTR di Sulawesi meliputi: Sulawesi Utara 59 dokumen, Sulawesi Tenggara 96, Sulawesi Barat 21, Sulawesi Selatan 111, Sulawesi Tengah 51, dan Gorontalo 23 dokumen.
Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, termasuk dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), untuk memastikan penyusunan RDTR berjalan secara teknis dan substantif.
“Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh BIG selama ini untuk bisa menghadirkan peta berskala besar 1:5.000,” ujar Menko AHY. Ia menilai peta tersebut sangat penting dalam mendukung investasi dan tata kelola lahan yang efisien.
BACA JUGA: JMMPPP Desak DPRD Ciamis Panggil RS Permata Bunda
Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Dengan peta ini, Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Langkah ini dianggap krusial untuk mempercepat proses perizinan, menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta memperkuat basis data pembangunan wilayah.
Menteri Nusron hadir bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri, dan jajaran lainnya.
Melalui forum ini, diharapkan penyusunan RDTR di Sulawesi dapat dipercepat dengan semangat kolaboratif antarlevel pemerintahan. Menteri Nusron menyampaikan harapannya agar semua pihak bergerak bersama, karena “kita tidak mungkin membangun wilayah secara parsial.” (Redaksi, infopriangan.com)