Bupati Garut: Distribusi Beras Wajib Transparan
infopriangan.com, BERITA GARUT. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan beras gratis dari pemerintah. Ia menegaskan, seluruh proses distribusi harus dilakukan secara terbuka, tidak boleh ada praktik tersembunyi, dan wajib diawasi oleh masyarakat serta instansi terkait.
“Pembagiannya harus pada siang hari, jangan malam atau di waktu yang mencurigakan. Harus jelas dan bisa dilihat masyarakat,” kata Syakur saat meninjau langsung penyaluran bantuan pangan di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Senin (04/08/2025).
Bupati menyoroti proses distribusi yang tidak sesuai prosedur. Ia mengingatkan, bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan tidak boleh dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu.
“Penyalurannya melalui Bulog dan sampai ke desa-desa harus sesuai aturan. Tidak boleh asal-asalan atau sembarangan dibagikan,” ujarnya.
Syakur juga meminta agar setiap proses pembagian disaksikan langsung oleh perwakilan masyarakat. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan kualitas, kuantitas, serta ketepatan sasaran bantuan.
“Kita tidak ingin bantuan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harus diawasi, harus transparan,” tegasnya.
Pernyataan tegas Bupati bukan tanpa alasan. Ia mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa takaran beras dalam karung tidak sesuai, bahkan ada yang harus membayar untuk mendapatkannya.
“Saya dapat dua karung, tapi diminta bayar dua puluh ribu rupiah,” ungkap Yt, warga Kecamatan Cisompet, yang menjadi salah satu penerima bantuan.
Kasus serupa terjadi di beberapa desa di wilayah selatan Garut. Warga menyebut mereka harus menebus beras bantuan sebesar Rp10.000 per karung. Padahal, bantuan ini seharusnya diberikan secara cuma-cuma kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
BACA JUGA: Gita Muda Neglasari Juara RPM CUP II, Harumkan Banjar
Terkait dugaan pungutan liar tersebut, Bupati menyatakan akan mengambil tindakan tegas. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap penyimpangan semacam ini.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan selesaikan dan telusuri, siapa pun yang bermain akan kami tindak,” ujarnya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, pengawasan publik sangat diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Ini bukan soal beras semata, ini soal keadilan dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya. (Liklik/infopriangan.com)
