ATR BPN Tegaskan Komitmen Dukung Tiga Juta Rumah Tanpa Alih Fungsi Sawah
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan dukungan penuh terhadap program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama adalah pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat serta infrastruktur pendidikan. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai kunci ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Nusron usai menghadiri kegiatan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kamis, (7/8/2025).
“Terkait program pemerintah, khususnya program Pak Prabowo tentang tiga juta rumah untuk rakyat dan pembangunan sekolah, ATR/BPN siap mendukung,” ujar Nusron kepada wartawan.
Meski begitu, Nusron menekankan bahwa pembangunan rumah rakyat tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah, terlebih yang termasuk kategori sawah abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menilai, ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang lestari.
“Pembangunan perumahan harus dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah karena lahan tersebut vital untuk ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Nusron juga menyebut bahwa program besar Presiden Prabowo di bidang pangan, seperti swasembada pangan, hanya akan berhasil jika lahan pertanian tetap dijaga. Ia menyampaikan hal itu dengan nada serius dan penuh penekanan.
“Pak Presiden juga punya program swasembada pangan. Pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” kata Nusron, yang disambut anggukan oleh para peserta kegiatan.
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan industri atau program hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar semua proyek pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.
“Kalau sawah berubah jadi pabrik, lama-lama kita tidak bisa swasembada pangan karena kehilangan lahan pertanian,” ujarnya.
Menurut Nusron, kementeriannya akan terus memastikan bahwa rencana pembangunan, baik itu perumahan maupun infrastruktur pendidikan dan industri, dilakukan di zona-zona yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ia menyebut bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lahan pertanian harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Kementerian ATR/BPN akan kawal agar pembangunan tetap sejalan dengan tata ruang. Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi justru mengorbankan ketahanan pangan kita,” katanya.
Nusron juga mengajak masyarakat serta pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menyusun perizinan pembangunan. Nusron menilai bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar target pembangunan nasional dapat tercapai tanpa merusak ekosistem pertanian yang ada.
BACA JUGA: 15 Peserta LPK Galuh Pamanah Rasa Siap Berangkat ke Jepang
Dengan pendekatan tata ruang yang hati-hati, Menteri ATR/BPN berharap Indonesia bisa tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan perumahan dan pendidikan dengan ketahanan pangan nasional.
“Kita bisa bangun rumah dan sekolah tanpa mengorbankan sawah. Semua bisa berjalan asal sesuai aturan dan perencanaan yang matang,” tutup Nusron.
Langkah Kementerian ATR/BPN ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, demi masa depan pangan dan lingkungan Indonesia. (Redaksi)
