GEMAPATAS 2025 Percepat PTSL Terintegrasi ILASPP
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025 resmi dicanangkan secara nasional oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Kamis (7/8/2025) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Gerakan ini diyakini menjadi tonggak penting dalam mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terintegrasi melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) tahun 2025.
Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, menjelaskan bahwa GEMAPATAS bukanlah kegiatan seremonial biasa.
“Ini adalah awal dari percepatan pelaksanaan PTSL terintegrasi. Pengukuran tanah direncanakan mulai Agustus 2025,” ujarnya saat memberi sambutan di lokasi pencanangan.
Dalam program GEMAPATAS tahun ini, pemerintah menargetkan pengukuran dan pemetaan terhadap lahan seluas 682.016 hektare atau setara sekitar dua juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Menurut Yoga, program ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menata serta menjaga batas-batas tanah yang mereka miliki.
“Tujuan GEMAPATAS ada tiga,” terang Yoga. “Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memasang dan menjaga tanda batas tanah. Kedua, mencegah potensi konflik antarwarga. Dan ketiga, sebagai langkah awal pengamanan aset tanah secara hukum.”
Yoga juga menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk memasang patok batas tanah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Pemasangan tanda batas ini bukan hanya demi administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab warga dalam menjaga kejelasan hak atas tanah.
Pencanangan GEMAPATAS 2025 dipusatkan di Purworejo, namun juga dilaksanakan serentak di 22 kabupaten pada delapan provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kegiatan ini menunjukkan semangat gotong royong nasional dalam membenahi administrasi pertanahan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang memimpin langsung pencanangan di Purworejo, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. “GEMAPATAS bukan sekadar ajakan, ini gerakan kolektif menuju kepastian hukum atas tanah yang adil dan berkelanjutan,” tegas Nusron.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN dari beberapa provinsi termasuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
BACA JUGA: Pekerjaan Jalan Sukasari Dihentikan Meski Belum Rampung
Dengan gerakan ini, pemerintah berharap proses pengukuran tanah dan legalisasi aset tanah masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Masyarakat pun didorong untuk proaktif, mulai dari mengenali batas tanahnya sendiri hingga ikut menjaga patok yang sudah dipasang agar tidak hilang atau rusak.
Melalui GEMAPATAS, Indonesia tengah membangun fondasi administrasi pertanahan yang kokoh, akurat, dan berpihak pada keadilan hukum. Langkah ini menjadi bagian dari misi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pertanahan nasional yang transparan dan berkelanjutan. (Redaksi)
