Pemerintah Tekan Sengketa Tanah Lewat Digitalisasi
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Komitmen tersebut, katanya, dilakukan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Wamen Ossy usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menuturkan bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan sistem kerja, melainkan upaya besar untuk menciptakan transparansi dan efisiensi di bidang pertanahan.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.
Ossy menilai, masih banyak persoalan pertanahan yang muncul akibat administrasi manual dan kurangnya integrasi data. Melalui penerapan sistem digital, kata Ossy, proses administrasi pertanahan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terbuka untuk publik.
“Digitalisasi akan menutup celah praktik tumpang tindih lahan serta memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah,” tambahnya.
Wamen Ossy juga menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi digital dianggap sangat mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh daerah.
“Modernisasi sistem ini akan meningkatkan kecepatan pelayanan dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujarnya menegaskan.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN terus mengakselerasi dua program prioritas nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Menurut Wamen Ossy, kedua program tersebut memiliki dampak besar dalam mendukung pemerataan kepemilikan tanah dan memperkuat keadilan agraria.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tuturnya.
BACA JUGA: ATR BPN Raih Penghargaan atas Inovasi Pembangunan Desa
Wamen Ossy berharap dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait terus mengalir demi suksesnya program-program tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar Kementerian ATR/BPN dapat memberikan pelayanan yang optimal dan akuntabel.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami bisa terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar,” pungkas Wamen Ossy.
Transformasi digital yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari sengketa pertanahan, sejalan dengan visi pemerintah menuju tata kelola agraria modern. (Redaksi)