Defisit APBD, Dorong Pemotongan Tunjangan DPRD
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Wacana pemotongan tunjangan anggota DPRD Kota Banjar di tengah kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sebagai langkah mendesak yang tidak dapat ditunda. Dorongan tersebut disampaikan oleh Aktivis dan Pemerhati Sosial dan Pemerintahan, Irwan Herwanto, yang menilai kebijakan efisiensi anggaran harus dimulai dari pejabat publik sebagai pemegang amanah rakyat.
“Efisiensi anggaran tidak boleh hanya menjadi beban masyarakat, tetapi harus dimulai dari para pengambil kebijakan,” ujar Irwan. Jumat, (29/1/2026).
Irwan menilai, dalam situasi fiskal daerah yang terbatas dan diiringi penurunan kualitas sejumlah layanan publik, pemberian tunjangan secara penuh kepada pejabat daerah, termasuk anggota DPRD, menjadi persoalan etika. Menurutnya, penghematan anggaran bukan sekadar pilihan kebijakan teknokratis, melainkan keharusan moral yang tidak bisa ditawar.
“Ketika masyarakat diminta berhemat dan bersabar karena keterbatasan anggaran, maka pejabat publik seharusnya menjadi pihak pertama yang memberi contoh pengorbanan,” tegasnya.
Ia berpandangan bahwa pemotongan tunjangan DPRD harus dilakukan secara signifikan agar berdampak nyata terhadap perbaikan kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Irwan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serampangan dan tetap menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Pemotongan itu harus jelas besarnya dan bisa dihitung dampaknya, bukan sekadar simbolik,” katanya.
Lebih lanjut, Irwan menekankan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka berapa besar penghematan yang dihasilkan dari kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, keterbukaan tidak hanya berlaku pada tunjangan DPRD, tetapi juga pada pos belanja lain seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan belanja rutin pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak tahu penghematan itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa,” ujarnya.
Irwan juga menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan secara jelas pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Irwan, penggunaan anggaran hasil efisiensi harus mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Prioritasnya harus layanan dasar seperti kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan kebutuhan mendesak masyarakat lainnya,” katanya.
Dalam pandangannya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi dasar dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Irwan menilai, penghematan tidak boleh hanya menyasar tunjangan DPRD semata, tetapi juga belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pos anggaran lain di lingkungan eksekutif dan legislatif yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Semua pihak harus berbagi beban, bukan hanya satu institusi,” tegasnya.
Irwan juga mengingatkan agar kebijakan pemotongan tunjangan tidak berhenti pada pencitraan politik atau langkah simbolik semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan DPRD Kota Banjar untuk menunjukkan komitmen nyata sebagai wakil rakyat di tengah situasi sulit.
“Anggaran daerah adalah cerminan prioritas dan keberpihakan pemimpinnya. Jika rakyat diminta bersabar, elit harus menjadi yang pertama berkorban,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Irwan menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses efisiensi anggaran agar tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan agar tidak muncul praktik pengalihan anggaran yang tidak transparan dengan dalih koordinasi atau konsultasi ke luar daerah.
BACA JUGA: Polres Banjar Tanam Jagung Dukung Ketahanan Pangan
“Fokus utama hari ini adalah menyelamatkan fiskal Kota Banjar demi kepentingan rakyat banyak, bukan membuka celah anggaran baru yang justru membebani daerah,” pungkasnya.
Diketahui, Irwan Herwanto merupakan Aktivis dan Pemerhati Sosial dan Pemerintahan serta menjabat sebagai Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar. (Johan)
