Pj Bupati Ciamis Komitmen Serius dalam Cegah Korupsi
infopriangan.com, ADVERTORIAL. Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar rapat koordinasi khusus bertema Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024.
Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Ciamis pada Selasa (05 Oktober 2024), acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati, Budi Waluya, tim Satgas Korsup Wilayah II dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta jajaran pejabat Pemkab Ciamis.
Dalam sambutannya, Budi Waluya mengungkapkan pentingnya langkah pencegahan yang konsisten dan terukur dalam memerangi korupsi, yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi bukan hanya masalah nasional tetapi juga perlu ditangani secara serius di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis.
Budi juga mengatakan korupsi adalah musuh bersama yang harus di lawan bersama dengan tegas dan kompak. Upaya ini tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, namun perlu dukungan penuh dari legislatif serta masyarakat luas.
Mengutip data KPK, Budi Waluya menekankan bahwa sektor pemerintahan daerah masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Menurut data, sebanyak 53% pelaku korupsi berasal dari sektor ini sejak berdirinya KPK pada 2004 hingga 2023.
Data ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan, terutama di pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan ini, Pemkab Ciamis bersama KPK berkomitmen untuk memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP dirancang untuk mengawasi dan memantau potensi korupsi secara sistematis di seluruh sektor pemerintahan daerah. Dengan sistem ini, indikator pencegahan yang telah ditetapkan bersama Kemendagri dan BPKP akan terus dievaluasi guna menutup setiap potensi celah korupsi.
Budi Waluya menekankan bahwa kesuksesan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dari semua pihak, terutama dari pimpinan daerah dan jajaran pemerintahnya. Dalam hal ini, keberhasilan MCP diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Ciamis.
Kasatgasus Korsup Wilayah II, Arif Nurcahyo, yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan KPK bersama pemerintah daerah bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Budi berharap, sinergi ini bisa meningkatkan tata kelola yang baik dan mewujudkan Pemkab Ciamis yang akuntabel dan bersih dari praktik korupsi.
Arif menambahkan bahwa tim KPK juga melakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan MCP di Kabupaten Ciamis.
BACA JUGA: Dukungan Menguat, Herdiat-Yana Siap Pimpin Ciamis Lagi
Sebagai inisiatif yang diprakarsai oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP, program MCP bertujuan menjadi alat mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi awal dari penguatan sinergi antara Pemkab Ciamis dan KPK dalam menjalankan program pencegahan korupsi yang terintegrasi. Budi Waluya optimis bahwa komitmen bersama ini dapat membawa perubahan positif, mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai daerah yang lebih akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi. (Redaksi /infopriangan.com)