Anggaran ATR BPN 2025 Difokuskan untuk Masyarakat
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Memasuki tahun anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan arahan tegas kepada jajarannya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona, Jakarta pada Kamis (09/01/2024).
Dalam kesempatan itu, Nusron menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih fokus pada program-program teknis yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” ujar Menteri Nusron dengan penuh penekanan.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti rapat dan bimbingan teknis, sebaiknya dikurangi.
Sebaliknya, ia menginginkan agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang langsung menyelesaikan masalah pertanahan, termasuk pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peningkatan layanan di tingkat pusat maupun daerah.
Pernyataan tegas Nusron ini tidak hanya menunjukkan prioritas yang ingin ia capai, tetapi juga menggarisbawahi komitmennya terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita,” lanjutnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Nusron ingin agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kemajuan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, dan target-target yang ingin dicapai pada tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, mereka memaparkan bagaimana anggaran yang ada selama ini telah digunakan, serta bagaimana mereka berencana untuk mengalokasikan dana di masa yang akan datang.
Menteri Nusron, setelah mendengarkan laporan tersebut, memberikan pandangan, masukan, dan evaluasi terhadap beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan.
Nusron tidak hanya memuji capaian yang telah berhasil diraih, namun juga menyoroti beberapa area yang perlu mendapat perhatian lebih besar, terutama dalam hal pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang bertindak sebagai moderator. Selain itu, rapat ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran mereka.
Dalam Rapim kali ini, Nusron juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, meskipun fokus anggaran harus lebih banyak digunakan untuk program teknis, pengembangan SDM juga tidak kalah penting.
Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien, terutama di bidang pertanahan.
Pentingnya alokasi anggaran yang tepat guna ini juga menjadi perhatian dalam evaluasi program-program yang telah berjalan. Nusron mengingatkan agar tidak ada lagi pemborosan anggaran pada kegiatan yang hanya menghasilkan sedikit dampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyoroti agar penyusunan RDTR dilakukan secara lebih efisien, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar proses perencanaan tata ruang dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat.
BACA JUGA: Warga Cicapar Desak Kepala Desa Mundur Segera
Dari sisi pelayanan, Menteri Nusron menginginkan agar sistem pertanahan yang ada dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang seringkali berlarut-larut. Ia juga berharap agar proses pelayanan di seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN dapat meningkat seiring dengan optimasi penggunaan anggaran yang lebih terfokus.
Rapim kali ini menjadi momen penting dalam menetapkan arah kebijakan anggaran yang lebih terarah dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan penekanan pada efisiensi, peningkatan pelayanan, dan pengembangan SDM.
Menteri Nusron berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan tata ruang dan pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. (Redaksi/infopriangan.com)
