Ansor Desak Pemda Pangandaran Tegaskan Standar IPAL
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) agar menegaskan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di seluruh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ansor menilai, penggunaan IPAL yang sesuai standar merupakan langkah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua PC GP Ansor Pangandaran Bidang Lingkungan Hidup, Yosep, mengatakan bahwa program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya baik dalam meningkatkan gizi anak-anak usia sekolah. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
“Program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat. Tapi proses pengolahan makanannya pun harus memperhatikan aspek lingkungan. Kami mendorong DLHK Pangandaran memastikan setiap dapur SPPG memiliki IPAL yang layak dan berfungsi optimal,” ujar Yosep. Jumat, (10/10/2025).
Menurutnya, aktivitas dapur dalam skala besar menghasilkan limbah cair seperti air bekas cucian, sisa makanan, dan minyak goreng bekas. Bila tidak diolah dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan, kondisi ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar dapur SPPG di Pangandaran berada dekat kawasan pemukiman warga.
“Limbah dapur jika tidak dikelola sesuai standar dapat menimbulkan pencemaran serius. Apalagi di Pangandaran banyak dapur yang berada di tengah-tengah permukiman, ini tentu berisiko terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Yosep juga menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat Pangandaran masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air utama untuk kebutuhan rumah tangga. Karena itu, pengelolaan limbah cair harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kualitas air tanah yang digunakan warga setiap hari.
“Sebagian besar masyarakat masih menggunakan air tanah untuk mandi, mencuci, memasak, bahkan untuk diminum. Kalau limbah dari dapur SPPG dibiarkan mengalir tanpa pengolahan, dampaknya bisa mencemari sumber air tersebut,” jelasnya.
Yosep mencontohkan kasus yang sempat terjadi di Kecamatan Cijulang, di mana salah satu dapur MBG diduga mencemari area sawah produktif milik warga. Yosep menduga, hal itu terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan limbah dapur.
“Di Cijulang kemarin ada laporan sawah warga tercemar oleh limbah dapur MBG. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya pengelolaan IPAL. Kejadian serupa jangan sampai terulang,” tegasnya.
BACA JUGA: Dinas Kehutanan dan Petani Purwasari Gelar Tanam Pohon
Karena itu, GP Ansor meminta Pemda Pangandaran untuk memberikan pendampingan teknis dan melakukan pengawasan rutin terhadap semua dapur MBG. Ia menilai, pengawasan dan edukasi kepada pengelola dapur sangat diperlukan agar pengolahan limbah dilakukan sesuai prosedur.
“Jangan sampai niat baik Presiden dalam meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan karena kelalaian pihak pengelola,” kata Yosep.
Sebagai organisasi kepemudaan yang peduli terhadap lingkungan, GP Ansor Pangandaran menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemda dan DLHK untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar, bermanfaat bagi masyarakat, dan tetap ramah lingkungan. (KMP)
