ATR BPN Dorong Percepatan ILASPP dan Peta RDTR
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada Kamis (29/01/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan ILASPP tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai fondasi utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
“Rapat ini penting karena menyangkut kesiapan data dasar tata ruang yang sangat menentukan kualitas RDTR,” ujar Nusron Wahid.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa hingga akhir 2024, penyusunan peta skala 1:5.000 masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Ia menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi baru dapat memanfaatkan peta tersebut pada pertengahan 2025, sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan RDTR di berbagai wilayah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, dan itu pun baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nusron menilai keterbatasan peta skala besar menjadi salah satu hambatan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam menuntaskan RDTR. Padahal, RDTR memiliki posisi strategis sebagai dasar hukum penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” jelas Nusron.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa Program ILASPP mulai efektif dilaksanakan sejak Agustus 2025, setelah loan agreement dengan World Bank resmi disahkan.
Program ini dirancang sebagai proyek lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri.
“ILASPP ini tidak bisa berjalan sendiri, karena data pertanahan dan tata ruang harus terintegrasi lintas kementerian,” kata Nusron.
Memasuki tahun 2026, cakupan kolaborasi ILASPP akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi, khususnya untuk menangani persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi. Keterlibatan ini dinilai krusial mengingat kompleksitas status lahan transmigrasi yang masih menyisakan banyak persoalan hukum dan administrasi.
“Kami melihat ILASPP sebagai instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman.
Menteri Iftitah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, pihaknya bersama ATR/BPN telah menginventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
BACA JUGA: Defisit APBD, Dorong Pemotongan Tunjangan DPRD
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP, tentu kami sangat senang karena ini membantu penyelesaian konflik lahan sekaligus meningkatkan valuasi aset tanah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, pemerintah memastikan akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas secara lebih teknis dan terukur pelaksanaan ILASPP tahun 2026, dengan fokus pada percepatan peta dasar dan sinkronisasi kebijakan tata ruang nasional dan daerah. (Satrio)
