ATR BPN Gelar Bimtek ILASPP untuk Satker, Tekankan Transparansi
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola anggaran melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar pada Rabu (20/08/2025) di Aula Prona, Jakarta.
Acara ini diikuti oleh lebih dari 130 peserta dari 88 Satuan Kerja (Satker) pusat maupun daerah. Tujuannya jelas: menyamakan persepsi agar pelaksanaan ILASPP dapat berjalan transparan, akuntabel, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh Satker perlu berpegang pada tiga prinsip utama dalam menjalankan program ini.
“Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh pada hasil kerja yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” ungkapnya.
Pudji menekankan bahwa tiga hal tersebut harus menjadi pedoman agar ILASPP tidak hanya sebatas prosedur administratif. Menurutnya, proyek ini harus berdampak langsung pada pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang. Ia berharap, dengan pegangan yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut, program dapat dipertanggungjawabkan dan memberi hasil yang dirasakan masyarakat.
Senada dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menambahkan bahwa kegiatan Bimtek digelar bukan semata-mata formalitas. Menurutnya, penting untuk menyelaraskan pemahaman Satker agar output program sesuai dengan arah kebijakan strategis kementerian.
“Kita ada di sini untuk memastikan setiap komponen proyek dapat berkoordinasi dengan baik dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana,” ujarnya di hadapan para peserta.
Dalu menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada kesatuan pemahaman di seluruh Satker. Dengan begitu, koordinasi dapat berjalan lancar dan risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bisa diminimalisasi.
Selain pejabat internal ATR/BPN, kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak eksternal, salah satunya perwakilan Bank Dunia yang menjadi mitra dalam ILASPP. Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang sudah terjalin dengan baik.
Dalam pandangannya, keterlibatan aktif peserta Bimtek menjadi kunci dalam menguatkan kolaborasi ini. “Partisipasi Anda sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerangka kinerja ini tidak hanya menjadi keberhasilan prosedural semata, namun juga sebagai fondasi bagi kolaborasi yang berkelanjutan,” tuturnya.
Uri berharap diskusi dan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat memperkaya wawasan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan proyek strategis ini.
Bimtek ILASPP berlangsung selama dua hari, yakni 20–21 Agustus 2025. Rangkaian acara meliputi pemaparan materi, diskusi teknis, serta praktik penyusunan rencana kerja. Tidak hanya menghadirkan narasumber internal ATR/BPN, kegiatan ini juga menggandeng pakar eksternal yang relevan agar peserta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi ILASPP.
Melalui agenda yang komprehensif ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen ATR/BPN untuk terus meningkatkan tata kelola pertanahan dan tata ruang. Dengan adanya ILASPP, kementerian menargetkan pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, dan terpercaya.
BACA JUGA: PLN Ciamis Gelar Light Up The Dream Serentak
Harapan besar pun disematkan kepada seluruh Satker agar mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan program ini. Sebagaimana ditegaskan Sekjen Pudji, “Agar hasil kerja benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”
Melalui langkah konsisten ini, ATR/BPN optimis bahwa ILASPP dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. (Redaksi)
