ATR BPN Laporkan Progres Pengadaan Tanah Huntap Lewotobi
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan perkembangan pelaksanaan pengadaan tanah untuk hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan tersebut dipaparkan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, di Jakarta. Kamis, (21/08/2025).
Dalam rapat tersebut, Ossy menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menyerahkan dokumen permohonan pengadaan tanah. “Saat ini dokumen permohonan sudah diserahkan agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” ujarnya.
Namun, menurut Wamen ATR/Waka BPN, proses administrasi masih perlu dilengkapi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan, “Kami mohon kepada Bupati Flores Timur, sambil proses ini berjalan, agar dokumen tetap dilengkapi sesuai ketentuan perundangan.”
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025, telah dilakukan expose atau pemaparan terkait pengadaan tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT. Kemudian pada 11 dan 19 Agustus, Kanwil BPN juga sudah mengirimkan rincian dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ossy menekankan bahwa dokumen tersebut penting karena menyangkut penetapan wilayah masyarakat adat. “Jangan sampai kalau pengadaan tanah dilakukan dengan cara bypass, nanti masyarakat adat merasa tidak terwadahi,” tegasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyoroti perlunya strategi fundamental agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif. Ia mencontohkan pentingnya peta zona relokasi yang sudah dipersiapkan jauh hari. “Kalau daerah rawan bencana sudah dipetakan, kita tidak perlu membahas lagi lokasi relokasi setiap kali terjadi bencana. Zona potensialnya sudah tersedia,” jelasnya.
BACA JUGA: Lapas Banjar Luncurkan Program Rehabilitasi 2025
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, beserta jajaran. Dari ATR/BPN, turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN yakni Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir.
Dengan adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini, diharapkan proses pengadaan tanah untuk huntap warga terdampak erupsi Lewotobi dapat berjalan lebih cepat dan tetap memperhatikan aspek legalitas serta perlindungan hak masyarakat adat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan penanganan pascabencana yang lebih terencana, adil, dan berkelanjutan. (Redaksi)
