ATR BPN Libatkan Mahasiswa KKN Percepat Daftar
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Salah satu strategi yang kini diperkuat adalah perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan administrasi, pendataan, hingga pengelolaan pertanahan di lapangan. Menurutnya, potensi sumber daya manusia dari kalangan mahasiswa dapat menjadi solusi nyata untuk menjawab berbagai tantangan teknis yang dihadapi di daerah.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta. Rabu, (14/01/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan mahasiswa terbukti efektif dalam mempercepat proses sertipikasi, khususnya untuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah dan Kota Pekalongan, program KKN mampu membantu percepatan pendaftaran tanah secara signifikan melalui pendampingan administrasi dan pendataan awal.
Menteri Nusron meminta jajaran di daerah untuk lebih proaktif menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi.
“Bapak dan Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lainnya. Ini terbukti efektif,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dalam pencapaian target nasional pendaftaran tanah. Ia menekankan pentingnya persiapan program KKN tahun 2026 secara matang, terutama dari sisi penganggaran dan penentuan tema kegiatan.
“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini,” jelas Ossy Dermawan. Menurutnya, jika program KKN dapat diperluas dengan tema yang tepat, maka akan menambah kekuatan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara lebih cepat dan terukur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa kementerian juga akan melibatkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.
BACA JUGA: Krisis Fiskal Tekan APBD, Program Berdaya Terancam
Sebanyak 619 taruna akan diterjunkan sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.
Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik. Mahasiswa akan dilibatkan dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku. Strategi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional pendaftaran bidang tanah sekaligus meningkatkan akurasi dan validitas data pertanahan.
Rapim Kementerian ATR/BPN ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta penetapan target strategis tahun 2026. Kegiatan diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya yang mengikuti secara daring dari seluruh Indonesia. (Satrio)
