ATR BPN Paparkan Progres Penyelesaian Kasus 2025
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan capaian kinerja hingga triwulan III 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 24 November 2025. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa sebagian besar program strategis kementerian menunjukkan progres signifikan, terutama dalam penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Menteri Nusron menyampaikan bahwa penyelesaian kasus pertanahan hingga November 2025 sudah mencapai 99,45%. Ia merinci bahwa dari target 2.002 kasus, sebanyak 1.991 kasus telah berhasil diselesaikan.
“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ujarnya di depan jajaran Komisi II.
Pencapaian ini disebut sebagai bukti keseriusan ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam urusan pertanahan yang kerap memicu konflik sosial. Nusron menegaskan bahwa kementerian terus memperkuat sistem penanganan kasus dengan memaksimalkan koordinasi antarunit, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Selain penyelesaian sengketa, Nusron juga memaparkan progres beberapa program strategis yang dinilai membawa dampak positif langsung bagi masyarakat. Ia menyebut Program Akses Reforma Agraria telah berhasil memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK) atau setara 93,27% dari target 9.542 KK. Program ini tidak hanya menyediakan akses legal terhadap tanah, tetapi juga memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara produktif.
Sementara itu, untuk program pendaftaran tanah ulayat, capaian yang diraih bahkan melampaui target. Dari target 15 bidang, ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 17 bidang tanah ulayat, atau setara 113,33%. Nusron menyebutkan capaian ini sebagai langkah penting dalam melindungi tanah adat dan memberikan pengakuan hukum yang jelas bagi masyarakat adat.
“Kami berharap agar dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan sekaligus pendampingan dari para Pimpinan dan semua Anggota Komisi II yang terhormat,” katanya mengakhiri laporan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan dukungan penuh dari Komisi II terhadap program kerja ATR/BPN. Ia menyampaikan bahwa DPR RI pada prinsipnya siap mendukung kebutuhan anggaran kementerian demi terlaksananya program-program strategis yang menyentuh kepentingan publik.
“Kami Komisi II DPR RI senantiasa punya komitmen untuk terus mendukung penuh apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja kita, tanpa kecuali mendukung anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.
BACA JUGA: ATR BPN Proyeksikan Realisasi Anggaran Tembus 98%
Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta diikuti secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Indonesia. Pelibatan seluruh satuan kerja daerah ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam percepatan pelaksanaan program pertanahan di seluruh wilayah.
Dengan beragam capaian yang telah dipaparkan, ATR/BPN optimistis mampu menuntaskan seluruh target kinerja hingga akhir 2025. Pemerintah berharap langkah-langkah strategis ini dapat terus memperkuat kepastian hukum pertanahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik di tengah perkembangan kebutuhan ruang dan lahan yang semakin kompleks. (Dena)
