ATR BPN Perkuat SDM Dorong Transformasi Layanan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan terus menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi pelayanan publik di sektor pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kualitas pelayanan yang belum optimal harus dijawab dengan langkah yang terstruktur dan terukur, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, pelatihan aparatur tidak boleh berhenti pada formalitas perolehan sertifikat. Ia menilai, evaluasi menyeluruh terhadap dampak pelatihan di lapangan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Menteri Nusron mengingatkan agar setiap pelatihan mampu memberikan perubahan nyata dalam kualitas layanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integritas dan akurasi dalam proses sertifikasi. Menurut Menteri Nusron, sertifikat kompetensi harus benar-benar mencerminkan kemampuan peserta. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kinerja di lapangan, maka hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga meminta agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai berjalan efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya menyasar petugas teknis, tetapi juga aparatur di bidang hukum, sehingga memiliki kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang relevan dengan tugasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dijadwalkan untuk tahun 2026. Namun demikian, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah (kanwil) sebagai bahan evaluasi efektivitas pelatihan.
Masukan dari hasil pelatihan, termasuk yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum di tahun berikutnya. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pelatihan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kompetensi aparatur.
BACA JUGA: ATR BPN Libatkan Mahasiswa KKN Percepat Daftar
“Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapat pimpinan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring. (Satrio)
