ATR BPN Perkuat Transparansi dalam Uji Publik KIP 2025
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan komitmennya dalam membuka akses informasi bagi publik. Pada Rabu (19/11/2025), kementerian ini menjalani tahap Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam forum yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memimpin langsung presentasi mewakili kementerian.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berusaha memperbaiki kualitas layanan, memperkuat sistem transparansi, dan memastikan akses informasi dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik bukan sekadar slogan, tetapi sebuah keharusan.
“Bapak Menteri Nusron Wahid selalu mengingatkan, pelayanan harus cepat, akuntabel, bersih, dan tidak membeda-bedakan masyarakat,” ujarnya.
Ossy menambahkan bahwa kementerian sedang berupaya melakukan pembenahan menyeluruh baik pada proses kerja maupun pada pemanfaatan teknologi digital.
Di hadapan tiga penguji dari unsur Komisioner KIP, praktisi keterbukaan informasi publik, dan akademisi, Wamen Ossy diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan strategi Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu fokus utama kementerian, yang dinilai mampu mempercepat akses layanan dan meminimalisasi potensi penyimpangan dalam proses pelayanan.
Wamen Ossy juga menyampaikan bahwa sejumlah inovasi digital telah dikembangkan untuk menjawab tuntutan zaman dan meningkatkan transparansi. Salah satu layanan unggulan yang ditonjolkan adalah aplikasi Sentuh Tanahku, sebuah platform berbasis smartphone yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi pertanahan.
Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memeriksa data sertipikat, memantau layanan pertanahan, dan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini merupakan bentuk komitmen kementerian dalam menghadirkan layanan yang tidak berbelit-belit dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
Selain Sentuh Tanahku, Kementerian ATR/BPN juga mengembangkan aplikasi BHUMI, sebuah layanan berbasis data geospasial yang dapat diakses melalui situs BPN.
Aplikasi ini menyajikan katalog data pertanahan dan tata ruang, termasuk peta Zona Nilai Tanah (ZNT), bidang tanah, kawasan hutan, lahan sawah yang dilindungi (LSD), hingga peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data tersebut, menurut Wamen Ossy, menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan wilayah, dan pengawasan tata ruang.
“Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan masyarakat punya akses langsung terhadap data yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Transformasi digital juga menyentuh sektor tata ruang melalui hadirnya Aplikasi GISTARU. Layanan ini memuat informasi lengkap terkait Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah, yang selama ini menjadi acuan penting bagi masyarakat maupun investor.
Dengan GISTARU, pengguna dapat mengetahui apakah suatu wilayah diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, industri, perdagangan, atau fungsi lainnya.
Wamen Ossy juga menegaskan bahwa digitalisasi tata ruang bukan sekadar inovasi teknis, tetapi langkah penting untuk membangun perencanaan ruang yang lebih modern, akurat, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi kementerian. Ia mengakui bahwa sejumlah layanan digital masih perlu penyempurnaan. Namun, ia menegaskan bahwa kementerian terus melakukan evaluasi dan pembaruan agar seluruh layanan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Memang belum sempurna, tapi kita akan terus upayakan,” tegasnya, sekaligus menyiratkan komitmen untuk tidak berhenti membenahi proses pelayanan.
Kritik terhadap layanan publik juga disinggung secara tersirat. Wamen Ossy menyampaikan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan retorika, melainkan melalui sistem yang terbuka dan dapat diuji. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Uji Publik KIP dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi eksternal yang penting bagi kementerian.
Lanjut Ossy bahwa penilaian dari pihak independen menjadi cermin bagi institusi untuk melihat kekurangan sekaligus mendorong perbaikan yang lebih terukur.
BACA JUGA: Tabur Benih Pinus 2025 Perkuat Regenerasi Hutan
Dalam sesi tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo. Kehadiran jajaran Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN mempertegas dukungan internal kementerian dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik.
Uji Publik ini menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi layanan publik yang transparan, modern, dan berpihak kepada masyarakat. Melalui inovasi digital dan evaluasi berkelanjutan, kementerian berupaya memastikan bahwa akses informasi bukan hanya hak, tetapi juga kenyamanan yang dapat dirasakan langsung oleh publik. (Dena)
