ATR BPN Proyeksikan Realisasi Anggaran Tembus 98 Persen
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan realisasi anggaran tahun 2025 dapat mencapai 98 persen pada akhir tahun. Target tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025), di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa kinerja anggaran hingga November menunjukkan tren positif. Ia melaporkan bahwa berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, pagu efektif setelah pemblokiran efisiensi tercatat sebesar Rp6,39 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai Triwulan III telah mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01 persen.
“Kami memproyeksikan akhir tahun kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98%,” ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan bahwa target tersebut realistis apabila seluruh jajaran mampu menjaga ritme kerja yang telah berjalan selama ini. Selain itu, ia menilai bahwa capaian tersebut juga bergantung pada harmonisasi kebijakan serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI.
Menteri Nusron menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan Komisi II yang selama ini turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara kementerian dan legislatif memiliki peran penting dalam memastikan layanan publik, terutama di sektor pertanahan, dapat berjalan efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Komisi II, khususnya kepada pimpinan yang selalu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kinerja kami,” ungkapnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar Kementerian ATR/BPN memperkuat pengawasan atas pelaksanaan program-program kerja yang berlangsung sepanjang tahun. Ia menegaskan bahwa pencapaian target bukan hanya soal angka, tetapi juga dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100% pada akhir tahun 2025, serta memastikan bahwa program kerja prioritas benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Zulfikar juga mengingatkan bahwa rencana kerja tahun berikutnya harus disusun berdasarkan evaluasi capaian hingga Triwulan III.
BACA JUGA: DPRD Ciamis Tetapkan Propemperda dan APBD 2026
Raker dan RDP tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai realisasi anggaran dan program prioritas ATR/BPN tidak hanya melibatkan internal kementerian, tetapi juga mengedepankan koordinasi lintas sektor.
Dengan adanya komitmen bersama tersebut, pemerintah berharap layanan dan program pertanahan dapat semakin responsif, berkualitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Dena)
