ATR BPN Siap Sediakan Lahan untuk Energi Nasional Hijau
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa kementeriannya siap memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional. Dukungan tersebut terutama akan difokuskan pada penyediaan lahan serta penataan ruang agar program ketahanan energi dapat berjalan lebih efektif.
Nusron juga menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran penting dalam memastikan proyek energi dapat direalisasikan tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Nusron Wahid.
Lebih lanjut Nusron menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi, terutama dari lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang. Menurutnya, lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara strategis untuk proyek yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional.
“Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari HGU dan HGB yang tidak diperpanjang,” katanya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa secara nasional terdapat potensi lahan sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor energi. Dari jumlah tersebut, wilayah Pulau Jawa diperkirakan memiliki potensi sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi.
“Secara nasional potensi lahannya sekitar 849 ribu hektare, sementara di Jawa sekitar 50 sampai 60 ribu hektare,” jelasnya.
Namun demikian, Nusron menekankan bahwa proses pemanfaatan lahan tersebut tetap memerlukan pemetaan dan identifikasi yang cermat agar tidak menimbulkan konflik atau tumpang tindih kepentingan di kemudian hari. Kementerian ATR/BPN saat ini disebut sedang melakukan pendataan dan pemetaan lebih lanjut untuk memastikan lokasi yang tersedia benar-benar layak digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi.
“Saat ini kami sedang melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambahnya.
Selain menyiapkan lahan, Nusron juga menyampaikan bahwa kementeriannya akan memberikan dukungan melalui aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah penerbitan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi dasar untuk memproses berbagai izin lainnya. Ia menilai percepatan perizinan merupakan faktor penting agar proyek energi tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
“Melalui KKPR, proses perizinan pemanfaatan ruang dapat diproses lebih cepat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan energi baru terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Bapak Presiden meminta kita mempercepat pembangunan PLTS dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt,” ungkapnya.
BACA JUGA: ATR BPN Matangkan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi
Bahlil juga menekankan bahwa energi bukan sekadar persoalan teknis pembangunan infrastruktur, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi energi domestik secara maksimal agar tidak terus bergantung pada sumber energi dari luar negeri.
“Energi adalah faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global, sehingga kita harus mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki,” pungkasnya. (Redaksi)
