ATR BPN Tegaskan Dukungan Lahan Sekolah Terpadu
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta. Kamis, (29/01/2026).
Dalam forum tersebut, Wamen Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan tanah dan kesesuaian tata ruang agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa dukungan kementeriannya akan diberikan secara maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Program-program prioritas Bapak Presiden tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Ossy.
Ossy menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi akan jauh lebih cepat apabila tanah telah tersedia sejak awal. Menurutnya, tanah yang berasal dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD menjadi opsi yang paling efisien.
“Jika tanah sudah tersedia, peran kami tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan, memastikan legalitasnya, lalu dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara yang selama ini belum optimal. Ia menyebut bahwa bekas lahan perkebunan maupun tanah telantar dapat dimanfaatkan sepanjang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
“Pemanfaatan tanah telantar memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya melalui PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk sarana pendidikan,” ungkapnya.
Meski demikian, Wamen Ossy memberikan penekanan serius terhadap pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak dilakukan dengan mengorbankan lahan sawah atau pertanian produktif yang selama ini menjadi penopang pangan nasional.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ossy menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar pembangunan Sekolah Terintegrasi dapat direalisasikan secara cepat, tepat, dan sesuai aturan.
“Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
BACA JUGA: ATR BPN Dorong Percepatan ILASPP dan Peta RDTR
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa kepastian status lahan merupakan faktor krusial dalam percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal program ini secara menyeluruh.
“Kami mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Presiden dapat segera terlaksana,” ujar Pratikno. (Satrio)
