Banjar Siap Terapkan Program Militerisasi Remaja
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Pemerintah Kota Banjar menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan program penanganan kenakalan remaja yang tengah digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program tersebut berbentuk pendidikan bergaya militer bagi anak-anak bermasalah, dan rencananya akan mulai diterapkan pada Mei 2025.
Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan penanganan kenakalan remaja yang semakin marak di wilayahnya. Sudarsono menilai bahwa pendekatan tegas dan terstruktur seperti ini dapat menjadi solusi dalam membentuk karakter remaja yang lebih bertanggung jawab.
“Kami berharap anak-anak remaja di Kota Banjar dapat menjadi generasi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Sudarsono usai menghadiri coffee morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Mapolres Banjar, Selasa (29/04/2025).
Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, dalam pelaksanaannya, Pemkot Banjar akan berkolaborasi dengan jajaran TNI dan Polri. Keterlibatan aparat keamanan ini, kata Sudarsono, menjadi bagian penting dalam upaya pemantauan dan pencegahan gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya yang melibatkan anak-anak remaja.
“Kita berkolaborasi dengan TNI dan Polri yang sangat konsen dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, terutama yang dilakukan oleh kalangan remaja,” jelasnya.
Lebih jauh, Sudarsono menerangkan bahwa program ini tidak hanya menyasar anak-anak yang terlibat tindakan kriminal. Orang tua yang merasa sudah tidak mampu membimbing anaknya pun bisa secara sukarela mengajukan agar anak mereka mengikuti program pendidikan militer tersebut.
“Ini juga bisa menjadi solusi bagi orang tua yang merasa kesulitan menghadapi anak-anaknya yang bermasalah,” ungkapnya.
Meski antusias, Wali Kota Banjar mengakui bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari Pemprov Jawa Barat. Ia menyatakan masih menunggu kepastian bentuk aturan hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan program.
“Apakah nanti berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub), kita masih menunggu. Tapi harapan kita, program ini bisa segera direalisasikan, setidaknya setelah perubahan anggaran,” kata Sudarsono.
Program militerisasi ini sejatinya bukan tanpa kritik. Beberapa pihak mempertanyakan pendekatan yang terlalu keras dalam menangani anak-anak yang justru seharusnya mendapatkan pendekatan psikologis dan edukatif. Namun pemerintah daerah bersikeras bahwa langkah ini adalah respons atas kondisi darurat kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan.
Sementara itu, Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K., menyatakan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh. Tyas menyebut bahwa pendidikan disiplin tinggi bisa menjadi sarana untuk membentuk mental dan karakter anak-anak yang selama ini terjerat kasus hukum.
“Kami siap mendukung program ini demi menciptakan generasi muda yang lebih disiplin dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan masa depan mereka,” ujar Kapolres.
BACA JUGA: Bank BJB Serahkan CSR Seri A ke Pemkot Banjar
Kapolres juga menyoroti peran penting keluarga dalam pengawasan anak, terutama dalam penggunaan media sosial. Ia menyampaikan bahwa banyak kasus kenakalan remaja bermula dari penyalahgunaan media digital yang tidak terkontrol.
“Saya mengimbau orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya, terutama di dunia maya. Jangan sampai karena kelalaian, anak-anak justru terjerumus ke dalam tindakan pidana,” tegasnya.
Pemerintah Kota Banjar kini menunggu lampu hijau dari provinsi. Jika regulasi telah diterbitkan, program pendidikan semi-militer bagi anak bermasalah ini akan segera diluncurkan dan menjadi bagian dari strategi besar dalam mengatasi persoalan sosial remaja di Banjar. (Johan/infopriangan.com)
