Bengkel Pesawat Kertajati Segera Dibangun
infopriangan.com, TELISIK OPINI. Pembangunan Maintenance Repair And Overhaul (MRO) atau Bengkel Pesawat, akhirnya resmi akan segera dibangun di lingkungan Area Bandara Internasional Kertajati (BIJB), Jawa Barat.
Pembangunan MRO atau bengkel pesawat tersebut, dibangun di area seluas lima hektare dan ditaksir menelan anggaran biaya sebesar 150 Milliar.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pembangunan MRO tersebut, nantinya akan berada di kawasan Bandara Internasional Kertajati.
Tapi miris bandara yang dibangun dengan mahal ternyata masih sepi penumpang. Munculah ide membuat bengkel pesawat agar bandara hidup dan termanfaatkan. Namun membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu benarkah akan menguntungkan rakyat atau sekadar “coba-coba”?
Dari adanya proyek ini, ada hal penting yang mesti kita soroti, bahwa pembangunan bengkel pesawat tersebut masih fokus mengejar kepentingan ekonomi semata bukan sepenuhnya melayani kemaslahatan rakyat. Selain itu, tidak sedikit adanya pembangunan infrastruktur yang masih dimodali perusahaan swasta.
Adanya rencana pembangunan bengkel pesawat dimana pembangunannya ditaksir menelan biaya sekitar 150 Miliar bukanlah angka yang sedikit, apalagi kalau sumber pendanaan diambil dari utang negara, maka rakyatlah yang harus memikul beban. Sungguh Ironis!
Karena, jika memang pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, dan bengkel pesawat, semua itu untuk rakyat, mengapa pembangunan jembatan di pedesaan misalnya, juga jalan arteri antar desa tidak diperhatikan? Sangat terlihat fokus pembangunan hanya terletak pada sektor dan wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Inilah watak dari sistem kapitalisme dalam mengurus rakyat termasuk ketidakjelasan pembangunan infrastruktur, tak bermanfaat serta akan merugikan rakyat. Paradigma pembangunan kapitalistik hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Sungguh berbeda dengan paradigma pembangunan di dalam Islam yang berangkat dari kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya.
Jika kapitalisme memandulkan fungsi negara yang hanya sebatas regulator, maka Islam dengan sistemnya menjadikan peran negara sebagai sentral dalam upaya pembangunannya. Sehingga kerja sama dengan swasta tidak dibutuhkan, apalagi skema loan berbasis riba. Pemerintahannya yang independen akan menjadikan pembangunannya fokus pada kemaslahatan umat.
Prioritas pembangunan pun bukan dilihat apakah bernilai ekonomi atau tidak. Tapi berdasarkan kemaslahatan bagi umat. Jika masih banyak sarana dan prasarana yang umat butuhkan untuk bisa hidup dengan layak, maka pembangunan pemerintah akan fokus ke sana.
Sistem Islam akan fokus membangun jembatan antar desa, membuat bendungan untuk kemaslahatan rakyat, memperbaiki jalan rusak. Pemerintah tidak akan tergoda oleh kucuran utang untuk membangun infrastruktur yang kebutuhannya tidak mendesak.
Pembangunannya pun harus memperhatikan hak rakyat. Jangan sampai ada hak rakyat terampas. Jika memang tanah rakyat atau mata pencaharian rakyat harus terambil, sistem Islam akan memberikan kompensasi yang setimpal bahkan lebih pada rakyatnya. Sistem Islam dengan jajarannya yang peduli pada umat, akan benar-benar memastikan rakyatnya tidak terzalimi.
BACA JUGA: Minyak Goreng Mahal Jangan Saling Menyalahkan
Oleh karena itu, permasalahan demi permasalahan yang muncul dengan adanya pembangunan infrastruktur termasuk bengkel pesawat, pelabuhan, jembatan, dan lain-lain, sejatinya akibat dari paradigma pembangunan yang kapitalistik.
Jika kita menginginkan pembangunan yang fokus pada kemaslahatan umat, urgen sekiranya sistem Islam menjadi sistem yang menaungi negeri ini. Karena, hanya dengan sistem Islam yang akan membangun infrastruktur berdasarkan kebutuhan rakyat, bermanfaat dan mandiri. (Tawati)
