HUT 23 Banjar Jadi Evaluasi Tata Kelola APBD
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kota Banjar dimaknai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai momentum refleksi atas arah pembangunan dan kualitas tata kelola anggaran daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Singaperbangsa, DPRD menegaskan bahwa usia ke-23 bukan lagi tahap perintisan, melainkan fase kematangan yang menuntut konsistensi antara perencanaan dan realisasi program.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar dari Fraksi Gerindra, Rosy Hernawati, menyampaikan bahwa peringatan ini harus dijadikan titik evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh dampak nyata bagi masyarakat.
Rosy menegaskan bahwa usia 23 tahun menuntut kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan.
“Usia ke-23 bukan lagi fase awal. Kota Banjar harus menunjukkan kematangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat. Ia menilai fungsi pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaan program tidak sekadar selesai secara laporan, tetapi terukur hasilnya di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan bukan hanya serapan anggaran, melainkan perubahan yang dirasakan warga.
“Kita tidak boleh puas hanya karena program selesai di atas kertas. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Rosy juga menyoroti tema HUT ke-23, “Banjar Masagi Tumbuh Istimewa”, yang menurutnya harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Ia memaknai “masagi” sebagai simbol kesiapan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi serta dinamika kebutuhan pelayanan publik.
Ia menyebut bahwa slogan tidak boleh berhenti sebagai jargon seremonial.
“Masagi harus terlihat dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat dan dalam keberanian melakukan perbaikan tata kelola,” tegasnya.
Sebagai pimpinan Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan, ia menilai optimalisasi sektor perdagangan, UMKM, dan pertanian menjadi kunci penguatan ekonomi lokal. Ia mendorong agar program pemberdayaan disusun berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Rosy juga menekankan pentingnya inovasi dan keberpihakan pada sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi tidak stagnan.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi daerah tidak berjalan di tempat. Perlu inovasi dan keberpihakan yang jelas agar Banjar benar-benar tumbuh secara istimewa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Sinergi, menurutnya, bukan sekadar formalitas koordinasi, tetapi kesepahaman visi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Lanjut Rosy menegaskan bahwa DPRD akan terus membuka ruang aspirasi sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam memastikan pemerintahan berjalan di jalur yang benar,” katanya.
BACA JUGA: HUT 23 Banjar Momentum Benahi Layanan Publik Data
Peringatan HUT ke-23 yang berlangsung khidmat itu dihadiri unsur Forkopimda, pejabat daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Momentum tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah tidak diukur dari kemeriahan perayaan, melainkan dari konsistensi kebijakan dan keberanian melakukan evaluasi.
Di akhir pernyataannya, Rosy berharap usia ke-23 menjadi tonggak penguatan tata kelola dan kesejahteraan.
“Harapan kami, Banjar semakin dewasa dalam tata kelola pemerintahan dan semakin kuat dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Johan)