Tiga Ketua Kecamatan Desak MPKT Selesaikan Kisruh
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Polemik kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar semakin memanas. Setelah sepekan berlalu tanpa ada kejelasan, tiga ketua Karang Taruna kecamatan, yaitu dari Langensari, Purwaharja, dan Banjar, mendesak Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) untuk segera mengambil sikap tegas. Mereka menilai ketua Karang Taruna Kota Banjar tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan cenderung mengabaikan keberadaan pengurus di tingkat kecamatan.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Langensari, Akhmad Nursodik, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti semua prosedur organisasi, termasuk melayangkan surat mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar. Namun, hingga saat ini, respons dari MPKT maupun pengurus tingkat provinsi belum terlihat jelas. Ia menilai ada kesan ketidaktegasan dalam menyikapi masalah ini.
“Kami menunggu tanggapan resmi dari ketua kota atau MPKT. Tapi sampai sekarang, surat yang kami layangkan seolah tidak dianggap penting,” ujar Akhmad Nursodik, Selasa (4/3/2025).
Ia mengaku menghargai langkah Dinas Sosial P3A yang sudah memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi. Namun, setelah pertemuan itu, tidak ada perkembangan signifikan. Hal ini, menurutnya, justru memperkuat kesan bahwa pengurus Karang Taruna tingkat kota tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik yang ada.
Senada dengan Sodik, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, Dede Hasanudin, juga menyayangkan lambannya respons dari MPKT maupun pihak Dinas Sosial. Ia menilai ada ketidakterbukaan dalam kepengurusan saat ini, terutama terkait isu dana hibah yang selama ini dianggap tertutup.
“Kami tetap menjaga kondusivitas di tingkat bawah. Tapi kalau tidak ada kejelasan, kami curiga ada sesuatu yang ditutupi, terutama soal dana hibah,” tegasnya.
Dede menambahkan, pihaknya tidak menuntut hal yang berlebihan, hanya meminta agar ada keterbukaan dan etika dalam berorganisasi. Ia menilai sikap MPKT yang terkesan diam justru memperburuk keadaan dan membuat para pengurus kecamatan merasa tidak dianggap.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, Yadi Kurniadi. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin kepastian. Jika memang Karang Taruna tingkat kecamatan masih dianggap bagian dari organisasi, maka seharusnya ada komunikasi yang jelas.
“Tolong secepatnya masalah ini diselesaikan. Jangan sampai surat kami dianggap main-main. Jika memang tidak ada masalah, jelaskan kepada kami. Tapi kalau seperti ini, justru kami semakin curiga ada upaya menghindar,” ujarnya.
Menurut Yadi, organisasi yang sehat adalah organisasi yang transparan dan memiliki kepemimpinan yang tegas. Jika kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar terus membiarkan polemik ini berlarut-larut, ia khawatir kepercayaan pengurus tingkat bawah akan semakin hilang.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Hani Supartini, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya mediasi. Ia menyebut ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi, meminta waktu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan anggota di tingkat kota maupun kecamatan.
BACA JUGA: Tasikmalaya Batalkan Mobil Dinas Baru Rp1,8 Miliar
“Pak Ketua masih mencari solusi terbaik. Dia meminta waktu untuk berkomunikasi dengan semua pihak terkait,” kata Hani.
Namun, hingga saat ini, Deni Herdiandi belum bisa dihubungi secara langsung. Ia dikabarkan sedang menjalani perawatan di RSU akibat kelelahan. Kondisi ini semakin memperlambat penyelesaian masalah, sementara di tingkat kecamatan, para pengurus semakin kehilangan kesabaran.
Para ketua kecamatan berharap MPKT tidak berdiam diri dan segera mengambil langkah konkret. Jika masalah ini terus dibiarkan, mereka khawatir Karang Taruna Kota Banjar akan semakin kehilangan kredibilitas di mata anggotanya sendiri. (Johan/infopriangan.com)