Wali Kota Banjar Tanggapi Kritik Minimnya Anggaran
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Pemerintah Kota Banjar akhirnya merespons kritik keras dari Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Muhlison, mengenai minimnya anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam beberapa tahun terakhir.
Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah berdiam diri dan telah menyiapkan skema penanganan bertahap untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Posnu secara terbuka menilai bahwa pemerintah daerah tampak kurang serius dalam mengatasi persoalan Rutilahu. Muhlison menyebut tidak adanya anggaran signifikan sejak beberapa tahun lalu menunjukkan lemahnya prioritas terhadap kebutuhan dasar warga.
Muhlison menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal martabat dan hak warga untuk hidup secara layak.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Sudarsono menyampaikan bahwa ia telah menelaah berbagai pemberitaan dan data terkait anggaran.
“Kalau saya lihat dari berita, dari tahun 2021 sampai hari ini tidak ada anggaran itu. Saya tidak bisa mengomentari kenapa pada masa sebelumnya tidak muncul,” katanya. Selasa, (02/12/2025).
Namun, Sudarsono menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan dibiarkan berlanjut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah memasukkan kembali program Rutilahu ke dalam perencanaan APBD 2025.
“Untuk tahun anggaran 2025, perencanaannya sudah ada. Nilainya sekitar 870 juta rupiah,” ujarnya.
Muhlison juja mengatakan, anggaran tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal untuk memulihkan program yang sempat terhenti.
Selain merencanakan pengalokasian anggaran baru, pemerintah kota juga memperkuat koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar. Sudarsono menyebut bahwa sinergi lintas lembaga menjadi strategi penting mengingat APBD memiliki keterbatasan. Ia mengatakan bahwa Baznas dapat menangani kasus rumah rusak ringan hingga sedang agar penanganan tetap berjalan tanpa tergantung penuh pada APBD.
“Saya sudah berdiskusi dengan Baznas bagaimana mereka bisa ikut membantu. Kasus yang tidak terlalu parah bisa diselesaikan langsung oleh mereka,” katanya.
Lebih jauh, pemerintah juga sedang mengkaji penggunaan dana lain, termasuk dana tak terduga, untuk membantu kondisi-kondisi mendesak. Menurut Sudarsono, ada situasi tertentu yang memerlukan respons cepat tanpa menunggu proses birokrasi panjang.
“Kalau memungkinkan, dana yang bisa dialihkan akan kita gunakan. Bantuan yang sangat-sangat mendesak harus tetap ditangani,” tambahnya.
Meskipun kritik Posnu terkesan keras, Sudarsono menilai bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik, dan justru melihatnya sebagai masukan konstruktif.
Dalam pandangannya, suara publik membantu pemerintah memetakan prioritas dan memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran.
“Pemerintah tidak anti kritik. Wajar itu mengingatkan, dan itu baik. Intinya, komitmen kami tetap: masyarakat harus mendapatkan perhatian,” tegasnya.
BACA JUGA: Kades Tanjungsari Salurkan Bantuan Beras untuk Korban
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan mulai dari penganggaran kembali, memperkuat sinergi dengan Baznas, hingga memanfaatkan dana lain untuk kondisi darurat Wali Kota optimistis bahwa perbaikan program Rutilahu bisa berjalan lebih terarah pada 2025.
“Kami bergerak, tidak tinggal diam. Sedikit demi sedikit, semua akan kita tangani,” pungkasnya. (Johan)