Komisi B dan Dinas Pertanian Tinjau Banjir
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Banjir tahunan yang merendam 400 hektare lahan pertanian di tiga Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Lakbok. Terparah berada di Desa Sindangangin, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang kini menjadi sorotan.
Dengan adanya peristiwa itu Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis bersama Dinas Pertanian meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun infopriangan.com, Kepala Desa Sindangangin, Mis’an mengatakan ada sekitar empat puluh hektar yang terdampak.
“Ini bukan banjir biasa. Setiap tahun selalu begini, dan kami yang menanggung kerugian besar,” katanya.
Mis’an mengatakan petani sudah lima kali menanam padi, tetapi hasilnya tetap gagal panen karena banjir yang terus berulang.
Ditempat terpisah sejumlah petani menjelaskan bahwa kerugian yang mereka alami tidak hanya dari hasil panen yang hilang, tetapi juga biaya produksi yang terus membengkak.
“Kami sudah keluarkan biaya besar untuk pupuk, benih, dan tenaga kerja, tapi semuanya sia-sia,” ujar ungkapnya.
Lahan yang terendam, jika dihitung dengan produksi rata-rata 3,5 ton padi per hektare, diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 140 ton padi. Dengan harga padi saat ini, jumlah kerugian tersebut sangat signifikan bagi petani kecil di kawasan itu.
Sementara Anggota Komisi B Imam Dana Kurnia yang turut hadir dalam kunjungan itu menyoroti pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk menangani masalah banjir ini.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ciamis, tapi juga melibatkan Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah hilir,” ujarnya.
Imam juga menambahkan bahwa normalisasi sungai jalur di Pangandaran sangat diperlukan untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Lakbok, Sindangangin.
“Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditangani satu kabupaten saja. Bahkan mungkin provinsi pun akan kesulitan. Anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai ratusan miliar,” tegasnya.
Dia juga mengatakan salahsatu penyebab banjir karena kondisi sungai di hilir menjadi dangkal karena tidak pernah melakukan normalisasi.
“Sungainya tidak pernah dinormalisasi selama lebih dari 30 tahun. Kalau di Pangandaran ada normalisasi, air bisa langsung dialirkan ke laut,” katanya.
Imam juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera membawa hasil kunjungan ini ke dalam rapat kerja dengan pihak terkait.
“Kami mendengar keluhan masyarakat langsung di lapangan. Sekarang tugas kami untuk memastikan bahwa langkah konkret segera diambil,” ujarnya.
Setelah adanya kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis dan Dinas Pertanian warga berharap bisa membawa perubahan di wilayah Lakbok.
“Kami sudah lelah. Detiap tahun begini terus. Kalau tidak ada tindakan serius, kami petani kecil akan semakin terpuruk,” keluh seorang warga Kampung Jatibarang.
BACA JUGA: Pj Bupati Ciamis Buka Seminar Nasional Pertanian
Para petani juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi dan memperbaiki aliran sungai. Mereka juga meminta koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah Ciamis, Pangandaran, dan provinsi untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.
“Kami ingin pemerintah pusat, bahkan Presiden Prabowo, mendengar keluhan kami. Masalah ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak zaman Presiden Soeharto, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian,” tegasnya.
Banjir tahunan di Sindangangin tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan pertanian di wilayah tersebut. Dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan solusi jangka panjang dapat segera terwujud. (Saefuloh/infopriangan.com)