SAPMA Audiensi di KCD 13 Soroti Dana BOS, Proyek Sekolah
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) menggelar audiensi dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat, Rabu (02/07/2025), di Aula KCD XIII Ciamis.
Dalam audiensi yang berlangsung dinamis tersebut, SAPMA menyampaikan berbagai pertanyaan kritis seputar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan proyek pembangunan sekolah, serta dugaan gratifikasi dalam bentuk pemberian amplop kepada pejabat KCD saat kunjungan kerja.
Salah satu isu utama yang diangkat SAPMA adalah dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS di sejumlah sekolah. SAPMA menyoroti kasus di SMKN 2 Pangandaran, di mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan pagar, ruang kelas, dan fasilitas penunjang lainnya, justru digunakan untuk pembangunan pos satpam, kantin, hingga pembayaran jasa tukang.
Menanggapi hal itu, perwakilan KCD XIII, Rudi, menyatakan bahwa pihaknya hanya memiliki wewenang administratif dan pelaporan.
“Kami melakukan verifikasi laporan secara berkala bersama tim BOS Provinsi setiap tiga bulan. Namun, terkait pelaksanaan teknis, itu menjadi kewenangan langsung satuan pendidikan,” jelasnya.
KCD juga mengakui bahwa sejumlah proyek sekolah kerap dilaksanakan tanpa koordinasi teknis yang memadai dengan cabang dinas, sehingga potensi penyimpangan sulit dipantau secara menyeluruh.
SAPMA meminta agar pengawasan terhadap Dana BOS diperketat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek di lingkungan sekolah.
Selain isu Dana BOS, SAPMA juga mengangkat tudingan adanya pengarahan terselubung dari pejabat KCD kepada kepala sekolah untuk menggunakan jasa travel tertentu dalam perjalanan dinas. Salah satu pejabat yang dituding, membantah keras keterlibatannya.
“Saya justru selalu mengingatkan agar kepala sekolah tidak sembarangan memilih penyedia jasa. Saya tidak memiliki hubungan apa pun dengan pihak travel mana pun. Jika ada yang merasa diarahkan, silakan tunjukkan bukti konkretnya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh pernyataannya, namun menolak tuduhan bahwa dirinya menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan SAPMA secara terbuka menanyakan dugaan praktik gratifikasi berupa pemberian amplop saat Kepala KCD melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Namun, jawaban yang diberikan dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan secara tegas.
“Saya tidak bisa memilih tugas. Kalau bisa memilih, mungkin saya lebih memilih tetap di Tasik. Jangankan meminta uang, memikirkannya pun tidak,” ujar Kepala KCD.
Pernyataan tersebut dianggap sebagian peserta audiensi sebagai jawaban normatif yang tidak menyentuh inti pertanyaan.
BACA JUGA: Desa Sagalaherang Rayakan Milangkala ke-45 Meriah
SAPMA menyayangkan sikap tidak transparan ini, karena masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa berhak mengetahui secara jelas bagaimana integritas pejabat pendidikan dijaga.
SAPMA menegaskan bahwa audiensi ini adalah bentuk kontrol sosial yang konstruktif demi mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut mendesak KCD agar lebih terbuka terhadap kritik, serta proaktif dalam menindaklanjuti isu-isu yang mencuat di masyarakat.
Audiensi ini menjadi sorotan penting, karena menyangkut integritas lembaga pendidikan serta tanggung jawab pejabat struktural yang menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat wilayah. (Eddy, infopriangan.com)