SPPG di Ciamis Belum Kantongi SLHS dan PBG Resmi
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis mencatat bahwa seluruh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, dua izin tersebut menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan usaha pangan.
Kepala DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere, MM, menegaskan hal itu dalam kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) yang berlangsung di kantor PWI Ciamis, Kamis (2/10/2025). Ia menjelaskan, dari data yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), hanya sejumlah unit usaha pangan besar yang sudah memiliki SLHS.
“Kalau kita lihat dari data OSS, usaha pangan yang tercatat sudah memiliki SLHS di antaranya RSUD Ciamis, Lapas Ciamis, beberapa rumah sakit swasta, dan juga Catering Samudra. Sementara untuk SPPG di Ciamis sendiri, sampai saat ini belum ada yang tercatat,” kata Rere.
Rere melanjutkan, SPPG di Ciamis juga belum ada yang memiliki izin PBG. Menurutnya, status izin tersebut dapat dicek langsung melalui sistem OSS, baik untuk permohonan yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan.
“Izin PBG dan SLHS ini berbeda. Kalau kita bicara soal SPPG, semua belum punya keduanya. Bahkan jumlah pastinya pun kita belum tahu berapa banyak SPPG di Ciamis,” ujarnya.
Rere menuturkan, pengurusan izin SLHS sendiri menjadi kewenangan Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes akan melakukan penilaian untuk memastikan suatu usaha pangan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Hasil penilaian tersebut kemudian direkomendasikan dan diunggah ke sistem OSS agar sertifikat SLHS bisa diterbitkan.
“Sedangkan untuk izin PBG, prosesnya berbeda. Pemohon bisa mengurus secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi sebelum izin bisa keluar,” jelasnya.
Meski demikian, Rere menekankan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya merupakan peluang investasi baru. Rere menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan SPPG dapat membuka ruang lahirnya pelaku usaha baru di tingkat lokal, khususnya di sektor agrobisnis.
“Program MBG ini sangat baik kalau dilihat dari sisi agrobisnis. Ciamis sangat potensial, apalagi sektor pertanian dan peternakan di sini cukup kuat. Dari program ini bisa muncul pengusaha lokal bahkan investor baru,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, Nurdiana Mulyatini, juga menyoroti peluang ekonomi dari program MBG. Ia menilai program tersebut memiliki pasar yang jelas dan berkesinambungan sehingga bisa mendukung pertumbuhan agrobisnis lokal.
“Peluang masyarakat terhadap program MBG ini besar sekali. Kalau programnya berlanjut, kepastian pasarnya sudah ada,” tuturnya.
Namun, Nurdiana mengingatkan adanya tantangan besar yang harus segera diselesaikan, yaitu soal rantai pasok pangan. Menurutnya, jika tidak dibenahi, program MBG justru berpotensi memicu inflasi karena lonjakan permintaan bahan pokok setiap harinya.
“Setiap hari ada ribuan porsi makan gratis yang harus dipenuhi. Kalau rantai pasoknya tidak kuat, pasti akan berpengaruh ke harga-harga di pasar,” ucapnya.
BACA JUGA: Akses Wisata Batukaras Terganggu Perahu Nelayan
Nurdiana mencontohkan, daerah yang memiliki surplus produksi pangan seharusnya bisa berkolaborasi.
“Misalnya Ciamis surplus ayam dan telur, sedangkan kabupaten tetangga surplus padi. Kalau bisa bekerja sama, kebutuhan bisa saling terpenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, jika kolaborasi antardaerah tidak berjalan, dampak terbesarnya akan dirasakan masyarakat menengah ke bawah. “Petani akan lebih memilih menjual ke program MBG karena permintaannya besar dan pasti. Kalau pasokan pasar berkurang, harga akan naik, dan masyarakat umum yang terkena imbasnya,” pungkas Nurdiana. (Redaksi)