ATR BPN Fokus Tingkatkan Layanan Pertanahan 2026
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dengan komitmen memperkuat layanan pertanahan dan penataan ruang secara lebih akurat, prudent, dan akuntabel. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp7.786.095.763.000.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Rabu, (09/07/2025).
“Bapak/Ibu sekalian, dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko,” ujar Nusron Wahid di hadapan para anggota Komisi II.
Dalam penjelasannya, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 dirancang untuk mendukung tiga program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ketiga program ini dinilai strategis untuk mendorong percepatan reformasi agraria serta memperkuat perencanaan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Nusron juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp3.631.468.669.000. Tambahan anggaran ini ditujukan untuk membiayai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan penyelenggaraan penataan ruang, dan belanja pegawai baru yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami mohon dukungan agar semua program bisa berhasil. Kami juga mohon dukungan khususnya terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL bisa lebih masif dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutur Menteri Nusron.
Program PTSL merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini juga menjadi motor penting dalam mencegah konflik agraria dan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis aset tanah yang legal.
Menanggapi pemaparan Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Ia menilai kinerja Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid menunjukkan arah yang progresif dan berorientasi hasil.
“Saya pribadi mendukung sebesar Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini orangnya progresif. Jadi kalau kita tidak dukung, maka beliau tidak bisa bergerak. Maka saya support sekali dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyisir kembali mana program-program yang terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Dede Yusuf dalam rapat tersebut.
BACA JUGA: Banjar Salurkan 1.600 Sak Semen ke 32 Masjid
Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 mencapai 99,04 persen. Capaian ini menjadi salah satu indikator efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program kementerian, sekaligus memperkuat argumen atas usulan penambahan anggaran untuk tahun 2026.
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keikutsertaan pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam menyusun dan mengawal anggaran secara profesional dan kolaboratif.
Dengan adanya dukungan dari DPR RI, diharapkan program-program strategis Kementerian ATR/BPN dapat berjalan optimal, terutama dalam menjangkau pelayanan pertanahan hingga ke pelosok negeri serta mempercepat terwujudnya kepastian hukum atas tanah dan tata ruang yang berkeadilan. (Redaksi, infopriangan.com)