Awal 2026, Menteri ATR BPN Perkuat Layanan Publik
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Penekanan ini dinilai penting mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan tidak hanya sebatas pada perbaikan alur administrasi, tetapi juga harus disertai evaluasi berkala agar kualitas layanan dapat diukur secara objektif. Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan kepastian dan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan pembinaan tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026), dan menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait arah pelayanan pertanahan ke depan. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menekankan bahwa masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari layanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa kepastian layanan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian berkas. Menurutnya, transparansi tahapan proses menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
“Semisal jika selama tujuh hari berkasnya dikatakan comply atau memenuhi syarat, maka setelahnya berkas itu sudah sampai di proses mana. Jika sudah 14 hari, harus jelas sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujarnya.
Selain memberikan arahan, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyelesaian berkas yang telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menetapkan pedoman atau guideline penyelesaian berkas untuk memastikan tidak ada lagi penumpukan dokumen.
“Kita telah buat guideline penyelesaian berkas ini. Seluruh berkas yang masuk pada kuartal pertama 2025 harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk kuartal kedua 2025 harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, dan seterusnya,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian pelayanan masing-masing serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi berlangsung interaktif dan bertujuan untuk memetakan berbagai persoalan pertanahan di setiap wilayah, sekaligus mencari solusi yang tepat dan terukur.
BACA JUGA: Sekjen ATR BPN Buka Rakerda BPN Aceh Secara Hibrida
Kegiatan pembinaan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui pembinaan dan evaluasi yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di tahun 2026. (Dena)