Dukungan ATR BPN untuk Program Tiga Juta Rumah Rakyat Kecil
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kesiapannya mendukung program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat kecil yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada pertemuan di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa, (05/11/2024).
Nusron Wahid menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare yang dapat digunakan sebagai lokasi proyek ini.
Nusron juga mengatakan beberapa lokasi sudah disiapkan, seperti 151 hektare di Mojokerto dan 6 hektare di Tangerang.
“Kami akan memeriksa apakah tanah ini cocok atau tidak untuk program perumahan. Tim kami masih bekerja untuk mengevaluasi,” ucap Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen menjaga ketertiban tata ruang di kawasan perumahan dan pemukiman untuk mendukung fasilitas publik.
Nusron menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PKP membentuk satuan tugas (satgas) untuk menertibkan tata ruang perumahan.
“Kami akan mengusulkan satgas bersama, tetapi menunggu arahan dari Presiden. Pola kerja dan sistemnya akan disesuaikan dengan instruksi,” ujar Nusron.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa setiap kawasan perumahan harus menyediakan 40% dari total area sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos).
Dalam hal ini, satgas akan memastikan setiap pemukiman memiliki fasilitas seperti taman bermain, masjid, dan tempat olahraga.
Nusron menyebut bahwa penataan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak negatif pembangunan perumahan.
Menanggapi dukungan ini, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program tiga juta rumah.
Maruarar menyampaikan terima kasih atas inisiatif Nusron yang langsung menyiapkan lahan yang tidak bermasalah dan siap digunakan.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Nusron. Lahan yang siap ini akan kami prioritaskan untuk rakyat kecil,” kata Maruarar.
Maruarar menekankan bahwa lahan-lahan tersebut nantinya akan diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga program perumahan ini benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, sertifikat tanah dari proyek ini bisa dijadikan jaminan ke bank, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
“Kami ingin memastikan perumahan ini bisa tertib dan mudah diakses rakyat kecil,” ungkap Maruarar.
Nusron menambahkan bahwa selain mendukung penyediaan lahan, sinergi antar-kementerian ini juga bertujuan menciptakan kawasan hunian inklusif, tidak eksklusif, dan terbuka bagi seluruh masyarakat.
Maruarar menganggap langkah ini sangat strategis, mengingat kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia semakin meningkat.
“Perumahan ini harus bersifat terbuka, tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua,” katanya.
Pertemuan antara Menteri ATR dan Menteri PKP ini juga dihadiri oleh jajaran Wakil Menteri ATR dan PKP serta pejabat tinggi dari kedua kementerian. Mereka mendiskusikan lebih lanjut upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan program pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
BACA JUGA: Peluncuran Buku dan Website Desa Wisata di Ciamis
Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PKP ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan rumah layak huni bagi rakyat kecil.
Dengan memanfaatkan tanah telantar dan menata ulang kawasan perumahan, kedua kementerian berharap dapat menghadirkan hunian yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat luas. (Redaksi/infopriangan.com)