Integritas Aparatur Jadi Kunci Berantas Mafia Tanah

infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa perang melawan mafia tanah tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum formal. Ia menilai bahwa digitalisasi, perbaikan tata kelola, serta penguatan regulasi memang penting, tetapi semua itu tidak akan memberikan hasil maksimal jika integritas aparatur di internal kementerian masih dapat ditembus oleh kepentingan pribadi.

Dalam sebuah pernyataan tegas, Menteri Nusron menyampaikan bahwa keberadaan mafia tanah tidak akan bertahan jika aparatur BPN memiliki komitmen kuat untuk tidak terlibat praktik curang. “Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur,” ujarnya. Menurutnya, para pelaku kejahatan pertanahan itu hanya dapat beroperasi ketika ada celah atau pintu yang dibukakan dari dalam lembaga. Jika ruang kompromi tersebut ditutup dengan ketegasan moral, maka aktivitas mafia tanah akan lumpuh dengan sendirinya.

Menteri Nusron juga menyinggung ungkapan yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada”. Pernyataan tersebut, menurut Menteri Nusron, bukanlah bentuk pesimisme atau menyerah terhadap kondisi. Justru, itu adalah penekanan bahwa kejahatan selalu mencari bentuk baru untuk bertahan. Ia menjelaskan bahwa setiap negara modern akan selalu berhadapan dengan dua sisi: pihak yang bekerja menjaga ketertiban, dan pihak yang berupaya merusaknya. Karena itu, keberadaan mafia tanah bukan fenomena unik, melainkan tantangan universal yang harus dihadapi dengan pendekatan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa strategi utama memberantas mafia tanah tidak boleh hanya fokus pada penindakan terhadap para pelaku. Baginya, memperkuat benteng internal yakni integritas aparatur merupakan kunci paling menentukan. “Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya,” katanya. Ia menambahkan bahwa cara paling efektif menghadapi kejahatan pertanahan adalah memastikan seluruh pegawai BPN bekerja secara profesional, patuh SOP, dan tegas menjaga aturan.

Nusron Wahid juga menyoroti pentingnya disiplin administrasi sebagai pondasi untuk menutup ruang permainan mafia tanah. Ia menekankan bahwa pelanggaran kecil sekalipun dapat menjadi celah awal masuknya praktik curang. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN untuk tidak melakukan kompromi dalam bentuk apa pun, bahkan pada hal yang tampak sepele. “Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka pasti gagal,” ucapnya.

BACA JUGA: Transparansi Layanan Pertanahan Jadi Sorotan Wamen

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron kembali memastikan bahwa negara akan terus hadir dalam setiap persoalan pertanahan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian setiap kasus harus berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah, menurutnya, tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sebagai pesan penutup, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa upaya membersihkan persoalan pertanahan di Indonesia harus dimulai dari dalam institusi itu sendiri. Komitmen moral, profesionalisme, dan keteguhan integritas aparatur dinilai sebagai pondasi utama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang bersih dan bebas dari mafia tanah. (Nyimas)