Menteri ATR BPN Evaluasi Tata Ruang Jabodetabek Usai Banjir
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tata ruang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) harus segera dievaluasi dan ditertibkan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang meminta pemerintah menindak penyalahgunaan lahan di Bogor. Menurut AHY, alih fungsi lahan di daerah tersebut menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah sekitar.
Nusron menilai bahwa permasalahan tata ruang di Jabodetabek-Punjur tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Ia menegaskan bahwa kondisi di satu daerah dapat berdampak langsung pada daerah lainnya, terutama dalam hal lingkungan.
“Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi,” katanya saat ditemui usai menghadiri acara Pengkajian Ramadan 1446 H di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Nusron menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Ia berencana menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta para kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur guna membahas langkah-langkah penertiban tata ruang. Jumat, (07/03/2025).
Menurutnya, banyak daerah yang semestinya diperuntukkan sebagai ruang hijau atau perkebunan justru dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan dan industri. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, yang pada akhirnya memperparah risiko banjir di kawasan hilir, seperti Jakarta dan Bekasi.
“Kalau lahannya memang untuk ruang hijau atau perkebunan, jangan digunakan untuk perumahan atau industri,” ujarnya.
Penegakan Aturan dan Pengawasan Masyarakat
Nusron juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengenai penyegelan beberapa perusahaan di Bogor. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya terkait aktivitas perusahaan, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap izin tata ruang.
“Masalahnya ada di tata ruang, ini persoalan lama. Ke depannya, Pemda harus lebih disiplin dalam menerbitkan izin tata ruang,” tegasnya.
BACA JUGA: 500 Hektare Sawah di Pangandaran Terendam Air Laut
Selain penegakan aturan oleh pemerintah, Nusron juga meminta masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi penyalahgunaan lahan. Menurutnya, laporan dari warga sangat penting agar tidak ada lagi praktik ilegal yang merusak keseimbangan lingkungan.
Pemerintah, kata Nusron, akan memastikan evaluasi tata ruang dilakukan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menangani banjir yang terjadi saat ini, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (Redaksi/infopriangan.com)