Menteri ATR BPN Soroti Tiga Tantangan Besar Pertanahan di Sulut
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menghadapi tiga tantangan besar yang harus segera diselesaikan demi perbaikan sektor pertanahan nasional.
“Tantangan utama kita adalah meningkatkan capaian sertipikasi tanah, menyelesaikan penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum bersertipikat, dan memperbaiki kualitas data pertanahan,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara. Kamis, (17/07/2025), di Minahasa.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nusron menekankan pentingnya penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kementeriannya. Ia menyebutkan bahwa seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan ditopang oleh sistem informasi yang mumpuni.
“Dari sisi sistem, digitalisasi dan efisiensi menjadi kunci. Sedangkan dari sisi SDM, kita akan menerapkan jenjang karier berbasis meritokrasi secara transparan,” tegasnya.
Dalam laporannya, Menteri Nusron mengapresiasi kontribusi layanan pertanahan terhadap ekonomi daerah. Selama tahun 2024, penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Sulawesi Utara tercatat mencapai Rp124,4 miliar, sementara pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp4,2 triliun. Dari total 7,8 juta layanan pertanahan secara nasional, sekitar 52.000 layanan diberikan di wilayah Sulut.
Selain soal sistem dan SDM, Nusron juga memberi perhatian khusus pada pentingnya komunikasi publik, terlebih dalam menghadapi era post-truth.
“Informasi palsu saat ini menyebar lebih cepat dari fakta. Karena itu, seluruh jajaran harus aktif menjelaskan kebijakan, menangkal disinformasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan hanya mengandalkan satu-dua orang untuk menjaga nama baik institusi,” tuturnya tegas.
Nusron juga menekankan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya di Sulawesi Utara, menjalankan tugas dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme. Menurutnya, prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance atau GRC) harus menjadi pedoman utama dalam bekerja.
“Kita dituntut untuk cepat, bersih, akurat, dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip GRC. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Warga Forum Bela Pariwisata Tolak KJA di Pantai Timur
Sebelum memberikan pengarahan, Menteri Nusron turut meresmikan renovasi beberapa kantor pertanahan di Sulawesi Utara dengan penandatanganan prasasti. Gedung yang diresmikan antara lain kantor Kanwil BPN Sulut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Pengarahan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut, Erry Juliani Pasoreh, yang menyampaikan laporan capaian kinerja wilayah. Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat administrator serta sejumlah pejabat pengawas dari Kanwil BPN Provinsi Sulut. (Redaksi)