Nusron Tegas: Keadilan Dasar Utama Pemimpin Publik

infopriangan com, BERITA NASIONAL. Dalam sebuah pertemuan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Semarang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi siapa pun yang memegang jabatan kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kewenangan yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan menjaga objektivitas dalam mengambil keputusan. Menurutnya, keadilan harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Nusron menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh terjebak pada prasangka maupun dorongan emosional ketika menentukan sikap atau keputusan.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron dalam tausiah menjelang azan magrib.

Lebih jauh Nusron menjelaskan bahwa dalam praktik pemerintahan, tidak sedikit pejabat yang tergelincir karena membiarkan sentimen pribadi memengaruhi keputusan yang seharusnya bersifat objektif. Ia mengingatkan bahwa kedekatan emosional, baik karena latar belakang organisasi, pertemanan, maupun kesamaan pengalaman, sering kali menjadi faktor yang tanpa disadari memengaruhi kebijakan. Menurutnya, pemimpin yang bijak harus mampu menempatkan kepentingan publik di atas hubungan personal.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Dalam pandangannya, keadilan dalam pemerintahan juga tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan publik harus mampu menghadirkan solusi, bukan menambah persoalan baru bagi rakyat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Lanjut Nusron menegaskan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempermudah kehidupan masyarakat. “Setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas,” kata Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti pentingnya merumuskan kebijakan yang tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif dalam pelaksanaannya. Ia menilai bahwa efektivitas kebijakan menjadi faktor penting agar tata kelola pemerintahan berjalan baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Nusron mengingatkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kebijakan harus dirumuskan menjadi sesuatu yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Nusron juga menilai bahwa kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, setiap daerah perlu menggali potensi dan kekhasan yang dimiliki agar mampu memperkuat perekonomian secara mandiri.

BACA JUGA: ATR BPN Buka Kolaborasi Publik Bahas RUU Pertanahan

Nusron menegaskan bahwa otonomi daerah seharusnya mendorong lahirnya kekuatan ekonomi yang beragam dari setiap wilayah di Indonesia. “Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” tegasnya.

Pesan yang mengemuka dari pertemuan tersebut cukup jelas: kepemimpinan yang adil, kebijakan yang berpihak pada masyarakat, serta penguatan kemandirian daerah merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Agus)