Rakernas ATR BPN Soroti Transformasi Layanan Bersih
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Transformasi layanan publik berbasis integritas menjadi fokus utama pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (09/12/2025). Sejalan dengan tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas ini menegaskan kembali pentingnya integritas sebagai pondasi pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.
Dalam paparannya sebagai narasumber, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan bahwa integritas merupakan elemen dasar dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa integritas tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankan proses pemerintahan.
“Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusianya, tentang kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujarnya, menegaskan kembali bahwa nilai-nilai moral harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksana tugas negara.
Edward juga menyebutkan dua prinsip lain yang berperan penting dalam mewujudkan profesionalisme pelayanan publik, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Di hadapan ratusan peserta Rakernas, ia menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alur layanan, proses bisnis, hingga standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, transparansi menjadi indikator kerangka pelayanan publik yang sehat.
“Ini penting agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah mereka,” tuturnya.
Lebih jauh, Wamen Hukum juga menyoroti urgensi digitalisasi dalam mendukung transparansi. Ia menjelaskan bahwa di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi mampu menekan potensi penyimpangan dan memperkuat akses publik terhadap informasi layanan pertanahan.
“Akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan publik dengan SOP yang jelas dan dapat diakses masyarakat,” lanjutnya.
Paparan tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian ATR/BPN yang sedang membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Edward menyebutkan bahwa integritas yang diwujudkan melalui kejujuran, kedisiplinan, transparansi, serta pengawasan ketat merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Sementara itu, pada sesi pembukaan Rakernas, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kembali menekankan bahwa integritas bukan sekadar slogan maupun penghargaan, melainkan harus terlihat melalui tindakan nyata. Ia menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajarannya untuk tidak melakukan praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK kok ternyata di lapangan ditemukan masih ada praktik aneh-aneh, tidak usah sampai aparat penegak hukum (APH), saya tindak tegas di lapangan langsung,” tegas Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN itu juga menegaskan bahwa predikat WBK akan menjadi salah satu indikator penting dalam proses mutasi maupun promosi ASN di lingkungan ATR/BPN.
“Ini nanti menjadi salah satu fast track orang untuk mutasi maupun untuk promosi, asal benar-benar WBK benar,” ujarnya.
BACA JUGA: Sekjen ATR BPN Resmi Tutup Rakernas Nasional 2025
Rakernas 2025 tidak hanya dihadiri oleh pejabat pusat, tetapi juga oleh para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pelayanan publik ATR/BPN, sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dengan fokus utama pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas, Rakernas ATR/BPN 2025 menjadi momentum penting untuk mempertegas langkah kementerian dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang bersih, responsif, dan terpercaya oleh masyarakat. (Dena)