SAKIP Wujud Pemerintahan Akuntabilitas dan Transparan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kembali pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.
Dalam webinar bertema “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang diselenggarakan oleh BPSDM bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025), Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa SAKIP bukanlah sekadar laporan administrasi tahunan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab nyata pemerintah kepada rakyat.
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini,” ujar Dalu. Ia menambahkan, pertanggungjawaban itu tidak cukup hanya dengan menyusun laporan penggunaan anggaran, tetapi harus dilengkapi dengan bukti kinerja yang berdampak nyata dan terukur.
Dalu menjelaskan bahwa perencanaan yang matang menjadi landasan utama dalam menjalankan anggaran. Sebuah kantor, menurutnya, harus mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti: uang digunakan untuk apa, bukti penggunaannya seperti apa, dan apakah sudah sesuai dengan rencana awal.
Dalam penjelasannya, Dalu juga mengibaratkan kementerian sebagai tubuh manusia, di mana seluruh organ memiliki fungsi masing-masing yang harus bekerja secara sinergis.
“Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, maka seluruh organ di kantor harus bergerak bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dalu mengingatkan bahwa integritas, komitmen, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab menjadi bagian penting dari implementasi SAKIP. Menurutnya, SAKIP adalah alat pemerintah untuk menunjukkan bagaimana program direncanakan, dilaksanakan, diukur, dan dilaporkan secara terbuka kepada publik.
Senada dengan Dalu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi juga menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan SAKIP terletak pada kepemimpinan. Ia menyebut, pemimpin yang aktif, hadir, dan bertanggung jawab akan menentukan arah pencapaian SAKIP yang maksimal.
“Kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, kemungkinan kecil SAKIP A bisa tercapai,” ujar Pudji.
Pudji mengingatkan bahwa pemimpin bukan hanya pejabat struktural semata, melainkan figur teladan yang membimbing, mengarahkan, dan mengawasi proses kerja dengan baik.
Menurut Pudji, absennya peran aktif seorang pemimpin dalam operasional sehari-hari dapat membuka celah terjadinya permasalahan birokrasi. “Kalau seorang pemimpin hanya duduk di belakang meja saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.
Pudji juga menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif, baik antara pimpinan dan staf, maupun dengan mitra eksternal. Banyak masalah hukum, menurutnya, muncul karena minimnya komunikasi dan lemahnya koordinasi.
Lebih tegas lagi, Pudji menyatakan bahwa perubahan menuju budaya kerja yang berorientasi hasil tidak bisa hanya didorong oleh semangat sukarela. Komitmen harus dimulai dari atas, dan perlu ada tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mendukung agenda reformasi ini.
“Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat,” tegas Pudji.
BACA JUGA: Wukuf di Arafah, Momen Menyatukan Tauhid dan Iman
Sebagai informasi, webinar ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pegawai dari pusat hingga daerah. Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel. SAKIP bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. (Redaksi/ infopriangan.com)