Tanah Jadi Fondasi Utama Wujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (16/07/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan,” tegas Menteri Nusron di hadapan jajaran pimpinan dan auditor BPK. Ia menambahkan bahwa seluruh program pangan harus berpijak pada kepastian lahan. “Semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Nusron Wahid mengungkapkan sejumlah strategi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan. Di antaranya adalah perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta optimalisasi penggunaan tanah telantar.
Menurut Nusron, kebijakan LSD terbukti efektif menekan angka alih fungsi lahan. “Dulu, rata-rata alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Tapi sejak diterapkan LSD, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare yang mengalami alih fungsi, itu pun hanya di delapan provinsi,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa selama masa jabatannya, belum pernah sekalipun ia menandatangani izin alih fungsi LSD.
Menteri ATR/BPN juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian dokumen tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tata ruang yang akurat, kata dia, menjadi kunci agar berbagai kebijakan nasional tidak saling berbenturan.
“Ketepatan tata ruang penting agar kebijakan di sektor pangan, perumahan, energi, dan hilirisasi industri tidak tumpang tindih. Kalau semua tumpang tindih, kita hanya akan menghadapi konflik kepentingan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan langkah redistribusi tanah kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi tanah telantar serta pemanfaatan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah berakhir.
“Ini semua demi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dan pemerataan akses atas tanah bagi masyarakat,” ujar Nusron.
BACA JUGA: Razia KTMDU Digelar di Banjar, Puluhan Terjaring
Kegiatan Pra Rakor BPK ini juga diisi oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya, antara lain Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional. Menteri Nusron hadir didampingi oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
Melalui sinergi lintas sektor dan komitmen terhadap perlindungan lahan, pemerintah berharap target swasembada pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
Menteri Nusron menegaskan, “Tanah adalah kunci. Kalau kita jaga tanahnya, maka pangan kita akan aman,” pungkasnya. (Redaksi)