Kabupaten Pangandaran Kembali Raih WTP
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, pada pemeriksaan anggaran tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat opini WTP dari BPK RI atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2020 juga menjadi prestasi yang kelima kalinya secara berturut-turut.
Sebuah predikat terbaik dari proses audit pengelolaan keuangan daerah ini terungkap dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Selasa, 18 Mei 2021, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat.
Dalam acara ini secara resmi Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib , S.E., M.Si., AK., CA., CSFA., CLA (Aust), menyerahkan LHP BPK atas LKPD tahun 2020, yang diterima langsung oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata.
Sebelumnya predikat WTP juga diraih Pemkab Pangandaran untuk APBD tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
Prestasi ini dipandang luar biasa karena Pangandaran adalah daerah otonom baru yang belum genap berusia 9 tahun.
“Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah di Pangandaran menjadi lebih baik lagi,” kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
BACA JUGA: Tanggul Saluran Pengairan Ranca Sepat Jebol
Jeje pun menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran ASN Pemkab Pangandaran serta semua pihak yang terlibat.
BACA JUGA: PWI Ciamis Kutuk Kekerasan Kepada Jurnalis
“Tak boleh euforia, yang paling penting pencapaian ini adalah bukti kesungguhan kita dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah. Bahwa kita berusaha mempergunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat dengan proses administrasi yang akuntabel atau tertib administrasi,” ujar Jeje.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan raihan opini WTP ini bukan target akhir dari pengelolaan keuangan daerah.
“Justru ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja sehingga pengelolaan keuangan di Pangandaran benar-benar akuntabel,” ujar Henda. (Iwan Mulyadi/IP)