Perangkat Desa di Pangandaran Serempak Tidak Gunakan Logo Kemendagri
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Perangkat desa di Pangandaran serentak tidak memakai pakaian seragam perangkat berlogo Kemendagri. Senin, (18/03/2024).
Aksi tanpa logo Kemendagri dilakukan oleh para perangkat desa di 93 desa wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk protes karena merasa termarjinalkan.
Seperti halnya dikatakan Ketua Umum PPDI Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu. “Ini sebagai protes kami. Bukan hanya di Pangandaran, gerakan ini merupaka. Ini sebagai bentuk protes kami sebagai PPDI atau Pemerintah Desa terhadap kejelasan status perangkat desa sesuai dengan Undang-undang,” kata Dede.
Menurut Dede, hingga sekarang belum ada kejelasan, yang pasti tentang status perangkat desa, baik itu dalam regulasi UUD Desa maupun UUD ASN., apakah perangkat desa termasuk ASP, P3K.
“Ironis buat kami, ASN dapat THR atau haji ke 13 sedangkan kami tidak. Jadi kami merasa termarjinalkan,” tegasnya.
Dede merasa perangkat desa juga sama melayani masyarakat seperti halnya ASN jadi jangan memarjinalkankan.
“Hasil rapat nasional kita akan melaksanakan aksi ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa ataupun Kepala Desa,” pungkasnya.
Sementara salah satu perangkat di Desa Ciganjeng, Kemih juga menyampaikan, hal ini sebagai bentuk protes sebagai perangkat desa terhadap pemerintah pusat.
“Kami memakai logo Kemendagri tapi status kami tidak jelas. Kami belum diakui secara resmi oleh pemerintah pusat. Makanya, kami melakukan aksi tidak memakai baju seragam,” katanya.
Wali demikian dirinya bersama perangkat desa lain tetap masuk kerja dan tetap melayani masyarakat sesuai kewajiban.
“Walaupun secara hati nurani ada rasa kecewa. Karena, secara hak Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Aparatur Desa (TPAPD) dari pemerintah daerah tidak dibayarkan,” ucap Kemih.
BACA JUGA: Nikmati Kesejukan Situ Cibuyut Garut Sambil Ngabuburit
Kemih hanya bisa berharap, Ia dan perangkat desa lain kedepannya ada pengakuan dari pemerintah pusat.
“Tolonglah akui kami, karena bagaimanapun kita sebagai pemerintah desa adalah garda terdepan dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan,” jelas dia. (QMP/IP)