Susi Tolak Keramba Apung yang Ancam Laut Pangandaran
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Rencana pemanfaatan ruang laut oleh PT. Pasifik Bumi Samudera untuk pemasangan keramba apung di kawasan Pantai Timur Pangandaran menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal menolak adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, yang juga merupakan tokoh masyarakat asal Pangandaran.
Melalui pernyataan yang disampaikan via pesan WhatsApp pada Senin (7/7/2025), Susi menegaskan bahwa proyek tersebut berisiko besar merusak lingkungan laut dan mengganggu aktivitas masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
“Saya sangat tidak setuju dengan rencana itu,” ujar Susi tegas.
Menurutnya, Pantai Timur Pangandaran memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting bagi warga setempat. Ia menilai bahwa proyek seperti keramba apung bukanlah solusi untuk pengembangan daerah, melainkan justru berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Susi juga menyinggung pengalamannya saat masih menjabat sebagai menteri, ketika ia bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdiskusi soal keberadaan bagan alat tangkap ikan tradisional yang dinilai merusak lingkungan laut dan perlu dihapuskan. Namun kini, ia menyayangkan justru muncul rencana baru yang dinilainya mengulang kesalahan masa lalu.
“Eh… ini tiba-tiba mau pasang dan malah ditambah. Ini gila, luar biasa gila,” ujar Susi dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Susi menegaskan bahwa karakter utama Kabupaten Pangandaran terletak pada kekayaan pariwisata alam dan perikanan nelayan kecil, bukan pada proyek investasi besar yang bisa mencederai kearifan lokal serta merusak keindahan pantai dan laut.
Tidak hanya Susi, penolakan juga datang dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata. Ia menilai bahwa proyek keramba apung tidak hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga akan mengganggu aktivitas nelayan tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
Jeje menjelaskan bahwa area yang direncanakan untuk keramba apung merupakan kawasan konservasi laut yang mengandung terumbu karang penting. Keberadaan keramba apung dan aktivitas operasionalnya dikhawatirkan akan merusak ekosistem tersebut secara permanen.
“Kenapa saya membentuk Forum Peduli Masyarakat Pesisir? Karena saya ingin menjaga dan menyelamatkan pantai di sepanjang pesisir Kabupaten Pangandaran,” tegas Jeje.
Jeje juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan proyek. Menurutnya, keputusan sepihak yang hanya mempertimbangkan aspek investasi tanpa konsultasi dengan nelayan dan pelaku pariwisata adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pesisir.
Hingga saat ini, PT. Pasifik Bumi Samudera selaku pihak yang mengajukan proyek belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan tersebut. Meskipun perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, protes dari masyarakat, tokoh lokal, dan organisasi nelayan terus bergulir.
Saat dikonfirmasi, perwakilan perusahaan, Gorby, hanya memberikan jawaban singkat, “Nanti saya kabari.
BACA JUGA: Dana Desa 2025 Difokuskan untuk Infrastruktur
Polemik ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran bahwa proyek-proyek kelautan dan perikanan ke depan bisa berjalan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan aspirasi masyarakat lokal.
Sejumlah pihak kini mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali izin dan dampak lingkungan dari rencana pemasangan keramba apung tersebut. Para penolak berharap agar ruang laut Pangandaran tetap dijaga keberlanjutannya dan tidak dikomersialisasi secara serampangan.
Bagi masyarakat Pangandaran, laut bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga bagian dari identitas budaya dan kehidupan sehari-hari yang tak tergantikan. (KMP, infopriangan.com)