Capaian Kinerja ATR BPN Dipertanyakan di RDP DPR RI
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja kementeriannya hingga triwulan III 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Senin, (24/11/2025).
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan telah mencapai 99,45 persen.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa dari target 2.002 kasus pertanahan yang harus diselesaikan pada 2025, sebanyak 1.991 kasus telah tuntas.
“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ujarnya.
Nusron juga menilai capaian ini bukan hanya angka, tetapi menunjukkan efektivitas perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang sedang dibangun.
Dalam pemaparan yang berlangsung hampir dua jam, Nusron juga membeberkan progres program strategis lainnya. Program Akses Reforma Agraria, menurutnya, telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK) dari target 9.542 KK atau mencapai 93,27 persen. Ia menambahkan bahwa program tersebut kini tidak hanya menekankan pada redistribusi tanah, tetapi juga peningkatan kapasitas ekonomi warga.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi mendapatkan kehidupan yang lebih kuat secara ekonomi,” katanya.
Program pendaftaran tanah ulayat pun menjadi sorotan. Dari target 15 bidang tanah ulayat yang direncanakan terdaftar pada 2025, Kementerian ATR/BPN justru berhasil mendaftarkan 17 bidang atau 113,33 persen. Nusron menyebut capaian tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa tugas kementerian tidak berhenti pada aspek legalitas saja, tetapi juga memastikan pengakuan negara terhadap hak-hak adat.
“Keadilan agraria itu harus dirasakan oleh semua, termasuk masyarakat adat,” tegasnya.
Meski capaian terlihat tinggi, Nusron menekankan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari dukungan politik dan anggaran. Ia meminta agar Komisi II DPR RI terus memberikan pendampingan.
“Kami berharap dapat melaksanakan program di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan dari para pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmen lembaganya. Ia menyatakan bahwa Komisi II selalu mendukung program kementerian dan siap mengawal kebutuhan anggaran.
“Kami di Komisi II punya komitmen untuk mendukung penuh apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja, termasuk dukungan anggaran,” ujar Zulfikar.
BACA JUGA: DPRD Ciamis Tetapkan Propemperda dan APBD 2026
Rapat juga diikuti oleh para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN yang mendampingi Menteri Nusron. Selain itu, jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring. Keterlibatan seluruh satuan kerja ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi nasional dalam percepatan program.
Dengan capaian penyelesaian sengketa yang hampir sempurna, serta progres positif pada berbagai program strategis, Kementerian ATR/BPN dinilai menunjukkan kinerja yang semakin terukur dan berdampak. Namun, kalangan pengamat agraria menilai bahwa tantangan di lapangan tetap besar, terutama pada kasus konflik struktural antara masyarakat dan korporasi. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah kementerian pada tahun-tahun berikutnya agar penyelesaian konflik tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan. (Dena A Kurnia)
