Ciamis Kejar Sekolah Rakyat, Lahan Jadi Penentu
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus Ciamis Kejar Sekolah Rakyat, Lahan Jadi Penentu agar Kabupaten Ciamis dapat masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah menyusul belum masuknya Ciamis dalam daftar daerah penerima pembangunan tahap awal.
Herdiat menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memberikan respons positif terhadap usulan Kabupaten Ciamis. Namun demikian, pemerintah pusat memberikan syarat tegas agar persoalan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Pak Menteri merespons dengan sangat baik, tapi ada catatan penting yang harus kami penuhi, yaitu lahan harus clear and clean paling lambat dua bulan ke depan,” ujar Herdiat. Rabu, (28/01/2026).
Herdiat menambahkan, penyelesaian lahan menjadi faktor krusial karena masih ada sejumlah daerah lain yang telah masuk tahap pertama, namun pembangunan belum bisa berjalan akibat persoalan status tanah. Pemerintah pusat, kata dia, tidak ingin permasalahan serupa kembali terulang.
“Kenapa harus cepat, karena ada daerah yang sudah masuk tahap pertama tapi tanahnya belum selesai, akhirnya pembangunan terhambat,” katanya.
Herdiat menyampaikan bahwa apabila Kabupaten Ciamis mampu menuntaskan persoalan lahan sesuai waktu yang ditetapkan, peluang pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ini terbuka lebar. Hal tersebut dinilai sebagai kabar baik yang harus direspons dengan kerja nyata oleh pemerintah daerah.
“Kalau dua bulan ke depan bisa diselesaikan, insyaallah tahun ini dibangun. Tinggal sekarang kami mampu atau tidak menyelesaikannya,” ujarnya.
Terkait lokasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengusulkan wilayah Kecamatan Panjalu sebagai alternatif utama. Wilayah tersebut dinilai strategis dan memiliki lahan yang tidak masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga memenuhi kriteria clear and clean.
“Di Panjalu ada beberapa titik lahan yang dianggap cocok dan secara total luasnya lebih dari 50 hektare, meskipun lokasinya tersebar,” kata Herdiat.
Lanjut Herdiat menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah sempat mengajukan lahan di wilayah Maloya. Namun hasil verifikasi menunjukkan lokasi tersebut tidak layak karena kontur tanah yang terlalu curam dan membutuhkan biaya besar untuk pematangan lahan.
“Di Maloya dinilai tidak layak karena kemiringan tanahnya sangat tajam, sehingga berat untuk pembangunan,” ucapnya.
Mengenai mekanisme pengadaan lahan, Herdiat menyebutkan beberapa opsi yang dapat ditempuh, mulai dari tukar guling tanah desa, hibah antarpemerintah, hingga pembelian lahan oleh pemerintah daerah.
“Kita bisa tukar guling, saling menghibahkan, atau jika memungkinkan, pemerintah daerah membeli tanah di sekitar lokasi,” jelasnya.
Herdiat menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat dibutuhkan Kabupaten Ciamis, terutama untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, sekolah tersebut memberikan akses pendidikan yang setara dengan fasilitas yang sepenuhnya ditanggung negara.
BACA JUGA: Dandim Ciamis Tegaskan Peran TNI Awasi Program Pemerintah
“Sekolah Rakyat ini dari mulai sekolah, seragam, asrama, sampai makan tiga kali sehari dan dua kali snack semuanya ditanggung,” tegasnya.
Lanjut Herdiat, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya konkret penanggulangan kemiskinan ekstrem di Ciamis. Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis berada di kisaran tujuh persen, dengan sebagian di antaranya masuk kategori ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem itu kriterianya belanja per orang di bawah Rp400 ribu per bulan. Ini yang ingin kita dorong agar anak-anaknya tetap bisa sekolah,” pungkas Herdiat. (Gani)
