Dapur Tanpa Ahli Gizi Belum Layak Disebut Sehat dan Aman
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Dalam penyelenggaraan dapur, terutama yang melayani kebutuhan masyarakat luas seperti dapur umum, dapur sosial, atau dapur darurat, keberadaan ahli gizi sering kali dianggap sekadar pelengkap. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: layakkah sebuah dapur disebut layak bila tidak memiliki ahli gizi?
Pemerhati kesehatan masyarakat Ciamis Andi Fikri menilai, dapur tanpa ahli gizi sebenarnya belum bisa dikatakan layak secara profesional. Sebab, tanggung jawab dapur bukan hanya memastikan makanan tersaji dalam jumlah cukup, tetapi juga memastikan kualitas gizinya aman dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Dapur bukan sekadar tempat memasak, tetapi tempat menentukan kesehatan orang banyak,” ujar Andri Fikri.
Dalam praktiknya, banyak dapur yang berjalan dengan niat baik, menyediakan makanan bagi masyarakat terdampak bencana, warga kurang mampu, atau kegiatan sosial lainnya. Namun, tanpa pendampingan tenaga gizi, pengaturan menu sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan dan perkiraan rasa kenyang semata. Akibatnya, makanan yang disajikan bisa berlebihan dalam satu komponen, namun kekurangan dalam yang lain. Misalnya, terlalu banyak karbohidrat tanpa diimbangi protein atau sayuran yang cukup.
Menurut panduan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapur umum seharusnya melibatkan tenaga gizi untuk menyusun menu harian. Tujuannya jelas: memastikan asupan energi, protein, vitamin, dan mineral terpenuhi sesuai usia dan kondisi penerima manfaat. Dalam situasi bencana misalnya, makanan bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil harus memiliki komposisi berbeda.
“Tanpa ahli gizi, dapur hanya tahu masak, tapi tidak tahu apakah yang dimasak itu menyehatkan,” ungkap Andi yang mengaku sering menyaksikan menu kurang seimbang saat distribusi makanan.
Ketiadaan ahli gizi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dapur. Sebab, masyarakat kini semakin sadar pentingnya gizi seimbang. Dapur yang dikelola dengan baik dan didampingi tenaga gizi biasanya lebih dipercaya karena dianggap memiliki tanggung jawab sosial dan kesehatan yang jelas. Selain itu, keberadaan ahli gizi juga membantu efisiensi penggunaan bahan makanan karena perhitungan porsi dan kebutuhan gizi dilakukan secara tepat.
Namun di lapangan, banyak pengelola dapur beralasan bahwa tenaga gizi sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil. Meski demikian, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran mutlak. Pemerintah daerah, lembaga sosial, maupun relawan perlu berkolaborasi dengan puskesmas atau institusi pendidikan kesehatan agar dapur tetap mendapat pendampingan teknis.
BACA JUGA: Pengurus Antar Waktu PGRI Lakbok Resmi Dikukuhkan
Secara etis dan profesional, dapur tanpa ahli gizi bisa tetap beroperasi, tetapi tidak layak bila disebut dapur sehat dan bertanggung jawab. Sebab, fungsi dapur sejatinya bukan hanya memberi makan, melainkan juga memastikan makanan itu bermanfaat bagi tubuh.
Dalam konteks ini, keberadaan ahli gizi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa mereka, dapur hanyalah ruang masak biasa; dengan mereka, dapur menjadi pusat kendali kesehatan masyarakat.
Sementarata Ketua Kelompok Wilayah (Kapokwil), Eggy Aramand Ramdani sewaktu di ko firmasi tentang layak atau tidak layak sebuah dapur tidak memiliki sebuah ahli gizi belum bisa memberikan keterangan tegas. (Redaksi)
